Kendalikan Inflasi, Pemerintah Rancang Kebijakan Fleksibel dan Responsif
Tim langit 7
Rabu, 05 April 2023 - 18:39 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa 2023 di Purwakarta, Rabu (4/4/2023).
Inflasi menjadi salah satu komponen perekonomian nasional yang mampu menunjukkan eksistensi yang terkendali dengan optimal di tengah berbagai proyeksi perekonomian global.
Stabilisasi inflasi tersebut mampu dicapai berkat extra effort yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Bank Indonesia dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat-Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPIP-TPID).
Tercatat, realisasi inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2022 sebesar 5,51% (yoy) atau lebih rendah dari consensus forecast 6,5% (yoy). Selanjutnya mengawali 2023, inflasi IHK pada Maret juga tercatat sebesar 4,97% (yoy) atau menurun dibandingkan Februari 5,47% (yoy).
Baca juga:Kendalikan Inflasi, Kepala Daerah Diminta Sering Masuk Pasar
“Pemerintah bersama Bank Indonesia terus mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor rill yang fleksibel, responsif, serta akomodatif,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speach Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa Tahun 2023 di Purwakarta, Rabu (4/4/2023).
Bauran kebijakan tersebut salah satunya alokasi anggaran ketahanan pangan Rp104,2 triliun untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan mulai dari pengembangan budidaya pertanian, penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian, subsidi pupuk maupun bunga kredit, DAK fisik dan non fisik, serta dana desa ketahanan pangan.
Guna mendorong peningkatan produksi petani, Pemerintah juga telah memberikan dukungan akses pembiayaan khusus bagi petani melalui Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) serta KUR Super Mikro. Selain itu, perluasan inovasi HM.4.6/119/SET.M.EKON.3/03/2023 teknologi dan digitalisasi pertanian juga dilakukan Pemerintah melalui perluasan adopsi teknologi (Internet Of Things) seperti smart irrigation dan smart farming.
Stabilisasi inflasi tersebut mampu dicapai berkat extra effort yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Bank Indonesia dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat-Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPIP-TPID).
Tercatat, realisasi inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2022 sebesar 5,51% (yoy) atau lebih rendah dari consensus forecast 6,5% (yoy). Selanjutnya mengawali 2023, inflasi IHK pada Maret juga tercatat sebesar 4,97% (yoy) atau menurun dibandingkan Februari 5,47% (yoy).
Baca juga:Kendalikan Inflasi, Kepala Daerah Diminta Sering Masuk Pasar
“Pemerintah bersama Bank Indonesia terus mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor rill yang fleksibel, responsif, serta akomodatif,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speach Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa Tahun 2023 di Purwakarta, Rabu (4/4/2023).
Bauran kebijakan tersebut salah satunya alokasi anggaran ketahanan pangan Rp104,2 triliun untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan mulai dari pengembangan budidaya pertanian, penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian, subsidi pupuk maupun bunga kredit, DAK fisik dan non fisik, serta dana desa ketahanan pangan.
Guna mendorong peningkatan produksi petani, Pemerintah juga telah memberikan dukungan akses pembiayaan khusus bagi petani melalui Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) serta KUR Super Mikro. Selain itu, perluasan inovasi HM.4.6/119/SET.M.EKON.3/03/2023 teknologi dan digitalisasi pertanian juga dilakukan Pemerintah melalui perluasan adopsi teknologi (Internet Of Things) seperti smart irrigation dan smart farming.