Koperasi BUMR Dorong Penggunaan Kacang Koro Stop Impor Kedelai

LANGIT7.ID, Jakarta - Koperasi memiliki misi memajukan kesejahteraan umum, melalui perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 33, disebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketua Koperasi BUMR Paramasera sekaligus Ketua Asosiasi Koro Pedang Nusantara, Agus Somamihardja mengatakan, dalam hal tersebut penting untuk mengembalikan niat dan amanat bagi pemangku kepentingan untuk memberikan kembali kesejahteraan rakyatnya. Dalam rangka kemerdekaan penting bagi setiap pihak pemangku kepentingan mengedepankan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) demi kemakmuran bangsa.

“Hari ini bisa dilihat, bahkan untuk makan bangsa kita masih tergantung pada impor komoditas pangan,” ujarnya di Webinar Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan Optimalisasi Sumber Daya Alam, Nilai Luhurm Kearifan Lokal, dan Budaya untuk Meraih Cita-cita Kemerdekaan, Senin (16/8).

Baca juga: Jaga Ketahanan Pangan, Pemerintah Fokus pada Pelaku UMKM Bidang Pertanian

Dari data 2019, impor gandum sebesar 10.693 juta ton sekitar 46 persen, buah-buahan 724 ribu ton atau sebesar 3 persen, sayuran sebesar 770 ribu ton dan jagung 911 ribu ton dan masih banyak yang lainnya. Hal ini membuktikan, bahwasannya Indonesia menginjak usia kemerdekaan ke-76 belum merdeka dari segi kedaulatan pangan.

Sementara itu, jika dilihat dari sisi nilai mata uang, setidaknya Indonesia pada 2019 mengeluarkan Rp123,5 triliun guna membeli aneka macam pangan untuk konsumsi masyarakat. Salah satunya, yaitu kedelai yang memiliki nilai spesial dan digunakan menjadi kreasi produk bangsa. Bahkan produk tahu, tempe yang kini sudah dikenal seluruh dunia mendapatkan bahan baku dari impor.

“Tentu kita tidak bisa terima karena ini tidak wajar. Jadi kita perlu mengajak piihak terkait dengan melihat fakta yang ada. Paramasera mencoba untuk memulai suatu kelembagaan yang berusaha menjawab apa yang dibutuhan oleh banyak pihak, sebab koperasi sudah dianggap terlalu lama dikalangan populer,” jelasnya.

Dengan kelembagaan baru tersebut, lanjut Agus, tujuannya tidak lain untuk kembali kepada Indonesia yang bernilai luhur, kerifan lokal, dan meraih kedaulatan pangan. Indonesia disebut bisa melanjutkan kesejahteraan, jika dari sisi kemandirian pangan sudah didapatkan.

Kedaulatan pangan berdasarkan apa dimliki Indonesia bisa menjadi prasyarat dan bekal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Dengan produk olahan kedelai menjadi produk tempe yang kini sudah mendunia, juga memiliki unsur kesehatan yang cukup baik.

“Sayangnya bahan baku kita sebagian besar masih impor. Tempe dan tahu khususnya kita sudah sangat populer, di mana konsumsinya cukup besar terutama di Jatim bisa sampai 2,5 kilogram konsumsinya per orang. Estimasi kebutuhan kedelai nasional mencapai 3,9 juta ton per tahun. Tapi kenyataannya sejak 1970 kita sudah mulai impor kedelai, konsumsi kedelai kita terus naik, sementara produksi kita sudah turun,” jelasnya.

Baca juga: Pemprov Jateng-Shopee Dirikan Kampus UMKM untuk Tingkatkan Literasi Digital

Dari data tahun 2002-2018, kuantitas impor kedelai mencapai 2,6 juta ton. Sementara pada 2019, sekitar Rp14,88 triliun dikeluarkan untuk membeli kedelai sebagai kebutuhan masyarakat.

Dari permasalahan ini, pihaknya berupaya untuk membuat produk tempe dari bahan alternatif selain kedelai. Ia mendapati beragam jenis kacang, seperti kacang koro, kacang tunggak, kacang gude, kacang babi, koro ireng dan lainnya bisa menjadi kandidat terbaik, khususnya kacang koro pedang.

“Kendala saat ini adalah kepastian soal pasar dan bahan yang dibutuhkan di pasaran terkait kacang koro. Maka dibutuhkan strategi bersama untuk mendorong kacang koro sebagai bahan baku tempe untuk mengurangi impor kedelai,” ujarnya.

Agus berharap adanya kerja sama yang terjalin dari sisi produktivitas, kualitas, konsistensi, dan kontinuitas. Sehingga dirantai pasok dan nilai tambah agro industri kacang koro bisa bertambah. Selain itu permasalah penguasaan lahan yang masih terbatas oleh petani menjadikan tingkat efektivitas dan efisiensi produksi kacang koro cukup terbatas. Hal ini menyebabkan sulitnya produk kacang koro sulit diterima oleh pihak industri.

“Akibatnya tidak berkembang menjadi skala besar, maka kita perlu berupaya agar usaha kecil bisa menghilangakan kendalanya, khususnya manajemen, keuangan, dan teknis. Perlu adanya koordinasi yang baik dalam bentuk BUMR atau pun koperasi,” imbuhnya.