Mampukah Anwar Ibrahim Hapus Korupsi, Ketimpangan, dan Inflasi di Malaysia?

LANGIT7.ID, Jakarta - Perdana Menteri ke-10 Malaysia, Anwar Ibrahim, berjanji memprioritaskan kesejahteraan rakyat terpinggirkan. Realisasi janji tersebut tidak mudah. Dia harus mengatasi sejumlah tantangan ekonomi, mulai dampak Covid-19, meningkatnya biaya hidup, mata uang ringgit jatuh, dan kesenjangan sosial.

Dalam pidato pelantikannya, Anwar memaparkan rencana ekonomi serta berjanji mengatasi biaya hidup tinggi dan mempelopori pembangunan yang bersifat inklusif dan bebas korupsi. Dia memang dikenal sebagai tokoh reformis dengan kecenderungan menuju liberalisasi ekonomi sepanjang karir politiknya.

Melansir Al-Jazeera, Ekonom dari Universitas Sains dan Teknologi Malaysia, Geoffrey Williams, mengatakan, Anwar memiliki pemahaman yang baik tentang ekonomi, bijaksana dan eklektik dalam mengambil pendekatan ekonomi. Dia memprediksi Anwar akan mencari pandangan dan fokus pada reformasi ekonomi dalam membangun perekonomian Malaysia.

Baca Juga: Jalan Terjal Anwar Ibrahim Menuju Kursi Perdana Menteri

“Akan ada lebih sedikit kebijakan berbasis kajian dan solusi jangka panjang yang lebih terstruktur. Saya juga berpikir dia akan menawarkan calon yang sangat menarik bagi investor internasional dan pasar keuangan,” kata Geoffrey, dikutip Al Jazeera, Sabtu (26/11/2022).

Selain itu, Anwar dinilai memiliki relasi bisnis dan keuangan internasional, sehingga mampu menarik investor masuk ke Malaysia. Dia juga diperkirakan akan memulihkan citra Malaysia di luar negeri yang terpukul skandal korupsi 1MDB yang menyeret mantan Perdana Menteri Najib Razak.

Akademisi Universitas Monash Malaysia, Grace Lee Hooi Yean, mengatakan, korupsi tidak diragukan lagi adalah masalah sistemik yang paling mendesak di Malaysia. Korupsi itu dapat menyebabkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat, kualitas pendidikan dan kesehatan menurun, dan mengarah pada kualitas lebih rendah secara keseluruhan bagi orang Malaysia.

Baca Juga: Ditelepon Jokowi, Anwar Ibrahim: Saya Sahabat Sejati Indonesia

“Dalam ekonomi yang korup, sumber daya dialokasikan secara tidak efisien dan perusahaan yang sebaliknya tidak memenuhi syarat untuk memenangkan kontrak pemerintah sering diberikan proyek sebagai akibat dari penyuapan,” kata Lee.

Rapor Putih Pertumbuhan Ekonomi

Di sisi lain, Anwar memiliki rapor baik di bidang ekonomi. Saat menjadi wakil perdana menteri dan menteri keuangan selama 1990-an, dia mampu membawa Malaysia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.

Dalam krisis 1998, dia menerapkan pemotongan, pengeluaran dan reformasi berorientasi pasar yang direkomendasikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Itu membuat ekonom Barat menaruh hormat kepada Anwar.

Profesor ekonomi di Monash University Malaysia, Niaz Asadullah, menyebut Anwar kali ini akan mengulangi raport baik era 1990-an tersebut. dia berharap Anwar lebih berorientasi pasar dan menguntungkan investasi asing langsung dan investasi infrastruktur.

“Dibandingkan dengan para pemimpin masa lalu, dia akan mencari integrasi global dan berusaha untuk memperbaiki citra internasional Malaysia yang tercemar, sebagai tujuan investasi dengan menyelaraskan kebijakan domestik dengan norma global dan praktik terbaik internasional,” kata Asadullah.

Baca Juga: Abdullah Hehamahua: Anwar Ibrahim Murid M Natsir, Ikut Pengkaderan HMI

Asadullah berharap agenda Anwar lebih pada alokasi sumber daya secara merata, tidak hanya pada kelompok tertentu saja. Dia menyebut selama ini etnis Tionghoa belum masuk dalam pemerataan.

“Sementara dia akan tetap berkomitmen pada kebijakan perlindungan sosial, dia akan berusaha meminimalkan kebocoran fiskal dengan merasionalisasi subsidi dan memastikan penargetan sumber daya dan layanan yang cerdas,” kata Asadullah.

Setelah mengalami kontraksi terbesar sejak Krisis Keuangan Asia 1997-98, ekonomi Malaysia telah pulih dengan kuat dari pandemi. Produk domestik bruto tumbuh 14,2 persen selama periode Juli-September setelah ekspansi 8,9 persen selama kuartal kedua.

Namun, negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia Tenggara itu menghadapi pertumbuhan yang melambat di tengah kekhawatiran ekonomi global yang mengarah ke resesi pada 2023 mendatang. Untuk kemakmuran jangka panjang Malaysia, reformasi struktural diperlukan untuk memastikan transisinya ke ekonomi berpenghasilan tinggi.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Bank Dunia telah menyoroti penguatan perlindungan sosial dan pengenalan persaingan di sektor-sektor yang didominasi negara seperti transportasi dan energi sebagai prioritas reformasi.

Baca Juga: Membaca Tafsir al-Azhar Buya Hamka, Anwar Ibrahim: Mengesankan

Grace Lee Hooi Yean mengatakan, prasyarat untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi dan maju adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

“Namun, pertumbuhan ekonomi yang rendah telah mengganggu ekonomi Malaysia setelah krisis keuangan Asia. Salah satu faktor utama penyebab rendahnya pertumbuhan adalah rendahnya pertumbuhan produktivitas tenaga kerja,” ujar Lee.

Tugas Pertama yang Harus Dilakukan Anwar

Direktur Program Studi Ekonomi di Jeffrey Cheah Institute, Yeah Kim Leng mengatakan, tugas pertama Anwar adalah pengesahan anggaran yang telah lama ditunggu-tunggu untuk 2023.

Menurut dia, Anwar bisa saja kesulitan menerapkan reformasi struktural dengan cepat tanpa negosiasi dan konsensus di antara anggota koalisi. Itu karena Anwar harus melewati drama politik sebelum diangkat menjadi PM Malaysia.

“Dengan 'ledakan besar' yang cenderung berisiko dan tidak stabil secara politik, dia pasti akan tertarik pada 'merasakan kerikil saat melintasi sungai' yang merupakan simbol dari pendekatan bertahap," tambah Yeah.