Kendalikan Inflasi, Pemerintah Diminta Turunkan Harga BBM Bersubsidi

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah menurunkan harga BBM Bersubsidi untuk mengendalikan inflasi pada 2023. Nilai inflasi yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) cukup mengkhawatirkan.

Atas dasar itu, Mulyanto menilai pemerintah harus serius mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan roda ekonomi terus berputar. BPS menyebut inflasi pada 2022 sebesar 5,5% (y-on-y).

“Angka ini tertinggi selama delapan tahun terakhir. Sebenarnya, lonjakan inflasi ini sudah diprediksi para ahli, menyusul kenaikan harga BBM bersubsidi pada September 2022 lalu,” kata Mulyanto di Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Baca Juga: Susul Vivo, Pertamina Turunkan Harga Pertamax Jadi Rp12.800 Per Liter

Menurut Mulyanto, salah satu cara mengendalikan inflasi di tahun 2023 adalah menurunkan harga BBM Bersubsidi. Apalagi, kata dia, harga minyak dunia saat ini sedang anjlok di kisaran USD75 per barel. Menurunkan harga BBM Bersubsidi merupakan cara mujarab mengendalikan inflasi.

Pemerintah harus mencermati keputusan operator swasta maupun Pertamina yang menurunkan harga BBM nonsubsidi dari Rp1.500 per liter. Bahkan, BBM sejenis Pertalite yang dijual operator swasta seperti Revvo 90 dan BP 90 juga sudah turun harga.

“Kalau pemerintah pro rakyat, agar harga-harga turun, maka saatnya pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi ini,” kata Mulyanto.

Baca Juga: Rupiah Dihantam Ketidakpastian Ekonomi Global, Diprediksi Lampaui Target APBN

Inflasi Indonesia mengalami kenaikan sepanjang 2022, berhenti di angkat 5,51%. Kenaikan didorong oleh tarif transportasi hingga inflasi pada harga makanan dan minuman, bahkan tembakau.

Data BPS yang dirilis pada Senin (2/1/2023) menunjukkan indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2022 naik sebesar 0,66%. Ini juga menjadi inflasi tahunan tertinggi yang dialami Indonesia dalam sewindu sejak 2014 yang menembus 8,36%. Padahal, inflasi pada 2021 dan 2020 hanya inflasi 1,87% dan 1,68%.