Langit7.id - Dakwah, Al-Quran, Berita Terkini dan Tafsir
Dapatkan Update berita LANGIT7.ID
melalui notifikasi browser Anda.
kalender Jum'at, 14 Juni 2024
home global news detail berita

IDEAS Minta Pemerintah Tak Batasi Pertumbuhan Lembaga Zakat

Muhajirin Selasa, 07 Februari 2023 - 09:20 WIB
IDEAS Minta Pemerintah Tak Batasi Pertumbuhan Lembaga Zakat
Ilustrasi pengumpulan zakat (foto: langit7.id/Istock)
LANGIT7.ID, Jakarta - Direktur Lembaga Riset Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, meminta pemerintah tidak memberlakukan ‘pembatasan’ yang bisa menyulitkan pertumbuhan dan eksistensi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Perkembangan LAZ merupakan salah satu wujud kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.

“Masyarakat harus memiliki kebebasan untuk menyalurkan zakat kepada lembaga amil zakat manapun yang mereka percayai tanpa dibayangi kemungkinan ancaman kriminalisasi terhadap amil yang mengelola dana mereka hanya karena gagal memenuhi syarat perizinan yang tidak lazim,” ujar Yusuf dalam keterangan pers kepada Langit7.id, Senin (6/2/2023).

Yusuf berharap pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Pemerintah dan Kemenag, segera mengubah dan merevisi KMA No. 333/2015. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan UU No. 23/2011 terkait dengan syarat pendirian LAZ bersifat terbuka, akuntabel dan melindungi kebebasan warga negara.

Baca Juga: Penduduk Miskin Hanya Berkurang 220 Ribu, PKS: Penanganan Kemiskinan Stagnan

Sebagaimana putusan MK No. 86/PUU-X/2012, syarat yang harus dipenuhi setiap lembaga pengelola zakat seharusnya adalah bergerak di bidang keagamaan Islam, bersifat nirlaba, memiliki rencana/program kerja pendayagunaan zakat, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan rencana/program kerja.

Tidak selayaknya pemerintah membatasi dan kini bahkan melakukan kampanye negatif terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat.

“Pemerintah seharusnya segera mencabut rilis ‘108 lembaga zakat tidak berizin’ ke depannya dan merevisi syarat perizinan LAZ yang tidak lazim yang selama ini menghambat LAZ untuk mendapatkan legalitas perizinan.” Kata Yusuf.

Baca Juga: Legislator Pertanyakan Hilangnya Nama Habibie dari Lini Masa BRIN

Menurut Yusuf, daftar 108 LAZ tak berizin merupakan langkah kontraproduktif dan bertentangan dengan upaya peningkatan kepercayaan publik kepada lembaga zakat. Hal ini terjadi dalam rangka optimalisasi potensi dana zakat nasional untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan.

“Rilis 108 lembaga ini tidak berizin adalah kampanye negatif bagi lembaga amil zakat (LAZ) yang merupakan bentukan masyarakat sipil. Padahal banyak lembaga zakat yang ada di dalam daftar tersebut tercatat sudah lama berdiri, bahkan jauh sebelum lahirnya UU No. 23/2011 yang menjadi rezim baru perizinan LAZ sejak 2016,” Kata Yusuf.

Yusuf menambahkan, lembaga tersebut umumnya sudah dikenal luas masyarakat, dipercaya, dan memiliki kredibilitas yang tinggi yang terbukti dari kepercayaan muzakki dan penghimpunan dana mereka yang konsisten, bahkan meningkat dari waktu ke waktu, terlepas dari soal perizinan.

Baca Juga: Korban Tewas Gempa Turki-Suriah Diprediksi Tembus 10 Ribu Jiwa

“Rilis 108 lembaga zakat tidak berizin ini justru memperlihatkan ketidakpekaan pemerintah pada realitas sosial-keagamaan yang ada bahwa masyarakat sudah memiliki lembaga zakat yang mereka percaya untuk mengelola dana zakat mereka sejak lama,” ujar Yusuf.

Bagi masyarakat muslim Indonesia, zakat adalah kewajiban agama yang telah menjadi kultur. Dalam sejarah yang panjang, sejak abad ke-16 hingga saat ini partisipasi masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat dan filantropi Islam di Indonesia sangat luas dan masif.

“Tugas pemerintah adalah memfasilitasi agar lembaga zakat bentukan masyarakat ini dapat memiliki izin, karena pada prinsipnya mereka membantu pelaksanaan ibadah masyarakat, hak yang dijamin oleh konstitusi,” papar Yusuf.

Baca Juga: IDEAS: 108 Lembaga Zakat Bukan Tak Berizin Tapi Tak Diberi Izin

Menurut Yusuf, menjaga eksistensi LAZ yang dibentuk oleh masyarakat sejak lama dan memiliki rekam jejak yang kuat dalam melayani masyarakat menunaikan zakat, adalah penghormatan dan pengamalan konstitusi.

“Ketika pemerintah secara gegabah merilis daftar 108 lembaga zakat tidak berizin, menuduhnya beroperasi tanpa tata kelola yang baik dan meminta masyarakat tidak lagi berzakat kepada mereka. Pemerintah merusak reputasi lembaga-lembaga tersebut dan dapat dianggap melanggar hak konstitusional masyarakat, yaitu kebebasan menyalurkan zakat pada lembaga yang mereka percayai,” ungkap Yusuf.

(jqf)
  • Bagikan Artikel Ini :
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
jadwal-sholat
Jadwal Sholat
JAKARTA, Jum'at 14 Juni 2024
Imsak
04:29
Shubuh
04:39
Dhuhur
11:57
Ashar
15:17
Maghrib
17:49
Isya
19:03
Lihat Selengkapnya
QS. Al-Hadid:1 Langit 7 Cahaya Menuju Kebaikan
سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ
Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.
QS. Al-Hadid:1 Langit 7 Cahaya Menuju Kebaikan