Koalisi Damai Dorong Moderasi Ruang Digital Selaras Standar HAM

LANGIT7.ID - , Jakarta - Sebanyak 12 organisasi masyarakat sipil membentuk Koalisi Damai (Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia) untuk menyehatkan informasi di internet. Koalisi ini akan menaruh perhatian pada bagaimana moderasi konten selaras dengan standard HAM.

Peluncuran koalisi dihadiri Valerie Julliand, United Nations Resident Coordinator (UN RC) untuk Indonesia dan Vincent Piket, Duta Besar European Union untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.

Baca juga: Ruang Digital Penuh Konten Negatif, Pakar: Saring dengan Tabayun

Mereka menyampaikan pentingnya koalisi multipihak menggunakan pendekatan HAM dalam melawan disinformasi dan ujaran kebencian.

“Tanpa kebebasan berekspresi, demokrasi yang sesungguhnya tidak akan tercipta. Tanpa moderasi konten, pada kondisi yang dibenarkan dan terdefinisi dengan baik, disinformasi dapat menjadi pemicu kebencian dan mendorong kekerasan,” ujar Valerie Julliard, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta (16/2/2023).

Vincent Piket pada kesempatan yang sama menyampaikan, bahwa upaya melawan mis-disinformasi tidak dapat dilakukan sendiri. Masyarakat harus bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengatasi disinformasi, serta mengkampanyekan masyarakat digital yang bertanggung jawab.

“Koalisi nasional yang diluncurkan ini sangat penting mempromosikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, menjaga kebebasan berekspresi dan mencegah bahaya mis-disinformasi,” kata Vincent.

Baca juga: Kemenag Tawarkan Tiga Strategi Penguatan Moderasi Beragama

Ketua Presidium Koalisi Damai Wijayanto mengatakan, disinformasi dan misinformasi telah terbukti melahirkan polarisasi politik di berbagai negara. Praktik tersebut juga mengancam perdamaian, dan bahkan dapat berujung pada kekerasan fisik yang nyata.

“Untuk itu, memastikan ruang publik berisi informasi yang benar melalui praktik penyaringan atau moderasi konten adalah satu keharusan dengan tetap menghormati standar HAM dan kebebasan berekspresi serta memperhatikan konteks lokal,” kata Wijayanto.

Menurutnya, ruang publik yang sehat sangat penting bagi demokrasi.

“Sebaliknya, informasi yang salah yang berisi ujaran kebencian dan kabar palsu laksana karbondioksida dalam demokrasi. Bahkan, gas beracun yang bisa memundurkan demokrasi,” kata Wijayanto.

Adapun organisasi masyarakat sipil tergabung saat peluncuran Koalisi Damai adalah Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jaringan Gusdurian, ICT Watch, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gajah Mada, ECPAT Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Yayasan Tifa, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca juga: Konferensi Islam ASEAN: Bahas Moderasi Beragama dan Pencegahan Ekstremisme

Anggota Koalisi dari Indonesia akan berpartisipasi pada UNESCO Global Conference “Internet for Trust” yang berlangsung di Paris 21-23 Februari 2023, yang akan merumuskan panduan regulasi bagi platform.

Koalisi ini juga akan mempresentasikan tujuan dan bertukar pengalaman dengan dari organisasi masyarakat sipil dari Kolombia, Bosnia dan Herzegovina serta Kenya.