Potensi Resesi 2023, Pemerintah Harus Fokus Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mengingatkan adanya potensi resesi ekonomi yang akan terjadi pada 2023. Oleh karena itu pemerintah harus serius mendesain sekaligus mengimplementasikan strategi demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Dia percaya, perencanaan dan implementasi tersebut berpotensi menjadi kekuatan utama yang mampu mencegah potensi resesi 2023. Ukuran kualitas tersebut, bisa dibuktikan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan baru.

“Kita mengingatkan pemerintah untuk betul-betul mendesain dan implementasi kebijakan agar target pertumbuhan ekonomi tahun ini supaya lebih berkualitas. Ekonomi yang berkualitas itu ukurannya adalah setiap 1% pertumbuhan ekonomi harus bisa menciptakan 500 ribu lapangan pekerjaan baru,” kata Kamrussamad dalam diskusi di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Sabtu (25/2/2023).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Perekonomian Indonesia Naik dan Merata

Selain itu, belanja APBN yang tepat mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dia menyarankan agar APBN yang tersedia saat ini dimanfaatkan pada kuartal kedua. Jika dimanfaatkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat akan meningkatkan kualitas belanja negara untuk mencapai target.

“Kalau ABPN-nya belanjanya di September, Oktober, November, bagaimana mau tepat sasaran dan tepat manfaat? Nanti akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Kamrussamad.

Dia mencontohkan, jika Rp700 triliun lebih TKDD dibelanjakan di kuartal kedua, desa-desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: 3 Kesalahan Pengusaha Pemula, Hindari agar Tak Boncos di 2023

Kamarussamad mengatakan, Komisi XI DPR RI telah meminta pemerintah untuk menggenjot tax ratio penerimaan negara di berbagai sektor yang relatif tumbuh dalam 15 bulan terakhir. Usai mengalami penurunan pada 2020, tax ratio kembali tumbuh masing-masing 9,11% pada 2021 dan 10,41% pada 2022.

Rekomendasi itu menjadi krusial lantaran tax ratio juga menyumbangkan kekuatan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun ini, lantaran defisit APBN harus di bawah 3%, maka pemerintah harus menggenjot tax ratio.

“Kalau tax ratio, tercapai sesuai dengan target di kuartal kedua dan ketiga tahun ini, maka kita akan optimis ketahanan fiskal kita akan kuat, sehingga APBN 2024 nanti, tingkat resiliesinya akan jauh lebih baik,” ujar Kamrussamad.