4 Poin Hasil Pertemuan PP Muhammadiyah dan PBNU

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersilaturahmi ke Kantor Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Dalam pertemuan tersebut, PP Muhammadiyah dan PBNU membahas masalah-masalah kebangsaan hingga masalah Pemilu 2024.

"Alhamdulillah, pagi ini, PBNU mendapatkan kehormatan kunjungan dari PP Muhammadiyah yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Haedar Nashir dengan rombongan yang cukup lengkap," kata Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, usai mengadakan pertemuan dengan rombongan PP Muhammadiyah.

Baca juga:Pemilu 2024, PBNU dan Muhammadiyah Serukan Kepemimpinan Moral

Berikut empat poin hasil pertemuan PP Muhammadiyah dan PBNU:

1. Kerjasama Organisasi
Poin pertama dalam pertemuan tersebut adalah kerjasama organisasi. Gus Yahya mengatakan, hubungan PBNU dan Muhammadiyah sudah sangat harmonis. Dua ormas Islam terbesar di Tanah Air itu juga sudah sering mengadakan pertemuan. Maka, sudah waktunya PBNU dan PP Muhammadiyah melakukan kerjasama yang konkrit.

"Sudah saatnya NU dan Muhammadiyah ini melakukan hal-hal yang lebih konkrit sebagai kerja bersama antara kedua organisasi. Dari pihak kami sendiri, PBNU secara terang menyampaikan kepada Haedar bahwa kami butuh banyak belajar dari Muhammadiyah tentang kebutuhan-kebutuhan ril dari organisasi," ujar Gus Yahya.

Kebutuhan organisasi tersebut mencakup pengelolaan lembaga, lembaga layanan, pengelolaan penataan organisasi, dan lain sebagainya.

2. Kepemimpinan Moral pada Pemilu 2024
PBNU dan PP Muhammadiyah juga membahas tentang kebutuhan kepemiluan moral dalam berpolitik. Hal itu bertujuan agar segala sesuatu tidak hanya diklaim oleh kepentingan-kepentingan pragmatis.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan, dibutuhkan visi, arah moral, dan visi kebangsaan yang kokoh agar Pemilu 2024 tidak hanya bersifat politik kekuasaan semata.

"Siapapun nanti yang terpiluh baik di eksekutif dan legislatif, betul-betul kepemimpinan yang tahu benar-salah, baik-buruk, pantas-tidak pantas dalam berpolitik. Sehingga, tidak bersifat siapa dapat apa dan bagaimana caranya. Ini sangat krusial," ujar Haedar.

Baca juga:UAS Lelang Jaguar Pemberian Hamba Allah, Harga Dibuka Rp150 Juta

3. Ekonomi Berkeadilan di Pemilu 2024
Menurut Haedar, bahasan ekonomi berkeadilan perlu menjadi konsen utama dalam Pemilu 2024. Ini mengingat perekonomian Indonesia masih berada di bawah. Terutama setelah adanya pandemi.

"Kita bersepakat untuk terus mendorong negara ini ekonomi berkeadilan di samping keadilan yang lain, tapi fokus bahwa ekonomi berkeadilan yang bisa memberdayakan, membebaskan, dan menyejahterakan rakyat. Itu perlu menjadi konsen kontestasi politik ke depan agar tidak sekadar bagi-bagi kekuasaan. Rakyat itu yang harus kita sejahterakan," ungkap Haedar.

4. Komitmen Memandu Umat
Haedar mengungkapkan, PBNU dan PP Muhammadiyah sepakat untuk memandu umat dalam konteks keagamaan. Itu bertujuan mencapai umat yang cerdas, damai, bersatu, dan maju kehidupannya.

"Tugas kami sebagai ormas besar berada di garis depan memandu umat," ujar Haedar.