Tujuan Politik dalam Islam, Bukan Mencari Kursi Kekuasaan

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Sejarawan sekaligus Ketua Bidang Tarbiyah PP Persis, Tiar Anwar Bachtiar, menegaskan, politik merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia, sekalipun bukan satu-satunya yang paling utama.

Dalam Islam, tujuan politik dibagi menjadi dua. Pertama, menegakkan Islam (himâyah al-dîn). Kedua, mewujudkan kesejahteraan umat (ri’âsah syu’ûn al-ummah).

“Tujuan politik dalam Islam sama sekali tidak memberi ruang bagi pragmatisme pribadi dan kelompok. Politik digunakan bukan untuk menumpuk keuntungan pribadi; juga bukan untuk menegakkan kepentingan kelompok (‘ashabiyyah). Hanya dua yang boleh mendapatkan manfaat dari kegiatan politik, yaitu agama dan rakyat,” kata Tiar melalui laman Insists, dikutip Selasa (21/11/2023).

Tujuan politik dalam Islam sangat mulia. Maka itu, Imam Al-Ghazali mengggambarkan para pemegang kekuasaan sebagai orang yang mendapatkan nikmat besar.

Kedudukan Wilayah politik bisa sangat mulia. Politik di dalam Islam menempati posisi yang penting, asal politik dipergunakan sesuai track, yaitu untuk menjaga tegaknya agama dan menyejahterakan rakyat.

Baca juga:Ketua DPD RI Bedah HAM dan Cita-cita Bangsa Sesuai Konstitusi di FH Unair

“Oleh sebab itu, politisi yang tidak bekerja sesuai dengan akadnya sebagai politisi, dia dinamakan pengkhianat. Dia mengkhianati amanah Allah dan amanah rakyat sekaligus. Dosanya pun tidak kepalang tanggung, sama seperti pahalanya,” ungkap Tiar.

Selain memuji sebagai pekerjaan yang sangat penting, Islam juga mengingatkan bahwa memegang posisi politik adalah memegang posisi yang penuh fitnah.

Islam tidak menempatkan politik sebagai sesuatu yang tidak perlu didekatkan dengan agama. Justru dalam pandangan Islam, politik harus didasarkan pada agama.

Agama harus menjadi landasan pertama dan utama dalam politik. Sekali politik dijauhkan dari agama, maka pada saat itulah politik akan menjadi lading perebutan kekuasaan yang sangat barbarian. Satu sama lain akan saling membunuh untuk mendapatkan kekuasaan.

Hal lain yang menarik dari pandangan Islam tentang politik adalah penekanan utama masalah politik ada pada penguasa dan kekuasaannya itu.

Sementara, mengenai urusan teknis dalam politik seperti sistem pemilihan, pembuatan struktur kekuasaan dan birokrasi pemerintahan serta persoalan-persoalan teknis lainnya tidak diatur secara rigid.

Para yuris muslim diberi keleluasaan untuk berijtihad didasarkan pada prinsip-prinsip umum ajaran dan hukum Islam. Ini menunjukkan wilayah politik praktis memiliki keluasan ruang kreatif bagi umat Islam, sehingga dimungkinkan dapat terus berinovasi mengikuti perubahan dan perkembangan zaman.

“Sekalipun Islam memberikan keleluasaan dalam berijtihad menentukan hal-hal teknis dalam berpolitik praktis, namun tentu hal-hal prinsip dalam Islam tidak boleh berlaku dalam politik Islam. Misalnya bahwa politik Islam harus dilandaskan pada prinsip tauhid yang meletakkan supremasi pengaturan kehidupan kepada Allah Swt., termasuk kehidupan politik,” ungkap Tiar.

Politik Islam pun harus menjadi kekuatan yang dapat menegakkan dan melindungi syariat-syariat Allah dalam berbagai aspek. Tidak boleh ada usaha-usaha manusia yang dibiarkan menolak, merusak, dan menghancurkan syari’at-Nya.

“Politik Islam adalah anasir pelindung utama tegaknya ajaran-ajaran Islam, sambil pada saat yang sama politik Islam adalah alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Tiar.