LANGIT7.ID-, Jakarta- - Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, dan rekannya dari Yordania, Ayman Safadi, mendesak Israel untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait rencana untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza.
Dalam konferensi pers bersama di Yordania pada Selasa, Safadi menyatakan, "Kredibilitas hukum internasional dipertaruhkan jika Israel menolak untuk mematuhi resolusi ini." Dia menambahkan, "Selama Israel terus melakukan agresi, negara itu akan semakin seperti negara pariah."
Shoukry juga menyatakan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB "bersifat wajib dan harus dihormati."
Pada Senin, Dewan Keamanan PBB mendukung proposal yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, untuk gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.
Resolusi tersebut disambut baik oleh Hamas dan rivalnya, Otoritas Palestina di bawah Presiden Mahmoud Abbas. Namun, mediator Qatar dan Mesir belum menerima tanggapan resmi dari Hamas atau Israel terkait proposal gencatan senjata yang didukung PBB ini, kata seorang pejabat yang dekat dengan pembicaraan itu kepada Reuters.
Dalam konferensi pers yang sama, Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB, Martin Griffith, menyatakan bahwa situasi di kota Rafah, Jalur Gaza, menjadi "mimpi buruk yang lebih parah dari yang diprediksi."
Griffith menambahkan, "Jika tuduhan bahwa pelabuhan Gaza milik Amerika Serikat digunakan dalam operasi militer Israel di Rafah itu benar, hal tersebut sangat mengkhawatirkan."
Konferensi pers bersama tersebut dilakukan setelah berakhirnya konferensi internasional yang membahas respons kemanusiaan untuk Jalur Gaza di Yordania.
Menteri Luar Negeri Yordania menyatakan bahwa konferensi itu mendesak dibukanya perlintasan perbatasan di Jalur Gaza, dengan mengatakan bahwa hambatan yang diberikan oleh Israel merupakan "pelanggaran terhadap hukum internasional."
(lam)