Gus Yahya Temui Jokowi, Presiden Soroti Ketegangan PBNU-PKB

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Ketegangan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kini menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Hal ini terungkap saat Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), mengadakan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Gus Yahya tiba di Istana pukul 16.45 WIB, didampingi Rais Aam PBNU Miftahul Akhyar dan Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar. Pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit ini awalnya membahas kolaborasi pemerintah-PBNU, namun tak urung menyinggung polemik PBNU-PKB.

"Presiden menanyakan situasi terkini. Kami jelaskan secara menyeluruh, dan beliau memahami serta menerima penjelasan kami dengan baik," ungkap Gus Yahya pasca pertemuan. Meski begitu, ia menekankan bahwa Jokowi tidak memberikan arahan atau solusi spesifik, menegaskan bahwa PBNU akan menangani masalah ini secara internal.

Akar perselisihan muncul ketika DPR membentuk pansus angket haji 2024. Inisiatif yang dimotori Muhaimin Iskandar, Ketua PKB, ini mengungkap dugaan penyimpangan, termasuk realokasi 20 ribu kuota haji reguler ke ONH plus. Gus Yahya melihat langkah ini sebagai upaya menyudutkan PBNU dan adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. PBNU merespons dengan membuat pansus tandingan untuk mengevaluasi relasinya dengan PKB.

Situasi memanas, mendorong ratusan ulama berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang. Tokoh-tokoh seperti Anwar Manshur dan Abdul Hakim Mahfudz hadir bersama para Rais Syuriah dan kiai dari berbagai daerah. Anwar Iskandar menyampaikan dua hasil pertemuan: pengakuan ikatan multidimensi PBNU-PKB dan desakan agar PBNU mengambil tindakan untuk memperbaiki PKB.

Di sisi lain, Syaiful Huda, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, menekankan pentingnya menghormati batas kewenangan masing-masing pihak. Ia menegaskan bahwa baik PKB maupun PBNU memiliki peran dan wilayah kerja tersendiri yang tidak bisa saling mencampuri. "Setiap organisasi punya tempatnya masing-masing, dengan area tanggung jawab yang tidak bisa diintervensi pihak lain," ujarnya di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.