Media Jerman Desak Akses ke Gaza, Keterbukaan Informasi di Zona Perang Jadi Sorotan

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Media berita Jerman pada Selasa menuntut Israel untuk memberi mereka akses ke Gaza yang dilanda perang. Mereka menegaskan bahwa "pengecualian hampir total media internasional... belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah baru-baru ini."

"Setelah hampir setahun perang berlangsung, kami meminta pemerintah Israel: izinkan kami masuk ke Jalur Gaza," tulis sekelompok surat kabar, kantor berita, dan penyiar dalam surat terbuka mereka.

Mereka juga mendesak Mesir untuk mengizinkan mereka masuk ke wilayah Palestina yang sebagian besar hancur itu melalui perlintasan perbatasan Rafah di selatan Jalur Gaza.

Israel telah berperang dengan Hamas sejak serangan 7 Oktober yang dilancarkan oleh kelompok militan Palestina tersebut. Konflik ini telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menghancurkan sebagian besar wilayah pesisir Gaza.

Organisasi media tersebut menulis, "Siapa pun yang menghalangi pelaporan independen tentang perang ini merusak kredibilitas mereka sendiri. Siapa pun yang melarang kami bekerja di Jalur Gaza menciptakan kondisi di mana hak asasi manusia dapat dilanggar."

Surat terbuka tersebut ditujukan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Surat itu telah disampaikan pada hari Senin, menurut mereka.

Penandatangan surat termasuk editor dan reporter dari Der Spiegel, Die Welt, penyiar publik ARD dan ZDF, serta Asosiasi Jurnalis Jerman. Mereka mengatakan memiliki pengalaman puluhan tahun dalam pelaporan konflik dan menulis: "Kami tahu risikonya. Kami siap menghadapinya. Berikan kami akses ke Jalur Gaza. Biarkan kami bekerja, demi kepentingan semua pihak."

Serangan 7 Oktober di Israel selatan mengakibatkan kematian 1.205 orang, menurut data Israel. Militan juga menyandera 251 orang, 97 di antaranya masih ditahan di Gaza, termasuk 33 yang menurut militer Israel telah meninggal.

Operasi militer pembalasan Israel telah menewaskan setidaknya 41.226 orang di Gaza, menurut kementerian kesehatan wilayah tersebut.