Sri Mulyani Kembali Jabat Menteri Keuangan, Prabowo Pertahankan Struktur Kemenkeu

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Jelang pembentukan kabinet baru, spekulasi beredar tentang kemungkinan pemisahan Kementerian Keuangan. Namun, kabar tersebut dibantah langsung oleh Sri Mulyani Indrawati seusai pertemuannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran: Nasaruddin Umar Calon Kuat Menteri Agama

Dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Prabowo di Kertanegara, Sri Mulyani menegaskan bahwa struktur Kementerian Keuangan akan tetap utuh. "Kemenkeu masih satu," ujarnya, menepis rumor pemisahan fungsi pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kementerian baru.

Menariknya, Sri Mulyani mengonfirmasi bahwa ia akan kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Prabowo. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan Prabowo terhadap kemampuan Sri Mulyani dalam mengelola keuangan negara.

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Siap Pimpin Kemenko Hukum dan HAM di Era Prabowo

Selama pertemuan, fokus pembahasan lebih diarahkan pada upaya penguatan keuangan negara untuk mendukung program-program pemerintahan baru. Sri Mulyani menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja.

"Kita diskusikan langkah-langkah untuk memperkuat keuangan negara guna mendukung program beliau," tutur Sri Mulyani. Ia menambahkan bahwa arahan yang diterima mencakup peningkatan efektivitas penerimaan negara dari sektor pajak, bea cukai, dan PNBP, serta optimalisasi belanja negara, transfer ke daerah, dan investasi.

Baca juga: Kejutan Kabinet Prabowo, Abdul Mu'ti Jadi Menteri Pendidikan

Keputusan mempertahankan Sri Mulyani dan struktur Kementerian Keuangan yang ada mencerminkan keinginan Prabowo untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melanjutkan reformasi fiskal yang telah berjalan. Langkah ini juga dipandang sebagai sinyal positif bagi investor dan pelaku pasar.

Dengan tetap berada di bawah satu atap, diharapkan koordinasi antar sektor penerimaan negara akan lebih efisien. Hal ini penting untuk mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi prioritas pemerintahan baru.