LANGIT7.ID-Jakarta; Kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang akan berlaku 19 Januari 2024 membuka harapan baru bagi perdamaian di Gaza. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia mendorong pemerintah untuk mengambil peran lebih besar dalam proses perdamaian dan mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB.
"Kami sangat mengapresiasi tercapainya kesepakatan gencatan senjata ini karena menjadi peluang bagi terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan seluruh masyarakat Gaza serta Palestina secara menyeluruh," ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafiq Mughni dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).
Baca juga: Tragedi Gaza: Puluhan Warga Tewas dalam Serangan Israel Usai Kesepakatan Gencatan SenjataSetelah konflik berkepanjangan selama 460 hari, kesepakatan damai ini dipandang sebagai momentum penting yang perlu dikawal bersama. Muhammadiyah menekankan pentingnya komitmen untuk benar-benar menghentikan segala bentuk kekerasan di sepanjang Jalur Gaza.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kesepakatan-kesepakatan damai termasuk perjanjian multilateral seringkali tidak dipatuhi. Meski demikian, Muhammadiyah tetap optimis dengan prospek perdamaian yang berkelanjutan.
"Seringkali kesepakatan multilateral yang sudah dibuat dilanggar," ujar dia.
Baca juga: Ribuan Warga Gaza Berpelukan, Bertakbir, hingga Sujud Syukur Rayakan Gencatan SenjataDalam mendukung proses perdamaian, Muhammadiyah menyerukan pentingnya peran aktif pemerintah Indonesia. Organisasi ini mendorong diplomasi Indonesia untuk mendukung Palestina hingga menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Di tengah momentum gencatan senjata ini, Muhammadiyah juga fokus membantu penguatan ketahanan internal masyarakat Palestina. Penguatan ini mencakup upaya menjaga persatuan dan perdamaian di kalangan internal Palestina.
"Harus ada persatuan dan kesamaan sikap di kalangan bangsa Palestina sendiri dalam menghadapi persoalan dengan Israel," ujar dia.
Lebih jauh, Muhammadiyah berkomitmen terus mendukung upaya perdamaian di Palestina. Hal ini sejalan dengan harapan komunitas internasional untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dan memulihkan kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
(lam)