Prof Bambang Setiaji menilai ekonomi bagi hasil berbasis transparansi dapat menjadi solusi mengatasi gejolak rupiah, aset mangkrak, kemacetan perbankan, dan ketergantungan pada ekonomi spekulatif.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dan krisis global.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah menimbulkan guncangan ekonomi global, terutama bagi negara-negara anggota Organisation of Islamic Cooperation (OIC) atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Tiga skenario masa depan perlu disiapkan.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali menjadi perhatian dunia. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan, tetapi juga menimbulkan guncangan ekonomi global, terutama negara-negara anggota OKI.
Ketimpangan distribusi kekayaan dunia akibat praktik riba memicu lahirnya penjajahan ekonomi baru dan konflik global. Konsepsi sosial dalam Al-Quran menawarkan resolusi melalui keadilan distributif berbasis persaudaraan, bukan perang kelas.
Menyamakan uang dengan komoditas sewaan menjadi akar krisis keuangan global. Sistem ekonomi syariah menawarkan restrukturisasi total melalui penghapusan bunga yang memicu imperialisme ekonomi modern.
BSI membukukan laba bersih Rp2,80 triliun hingga April 2026, tumbuh 17,79% secara tahunan. Pertumbuhan DPK, pembiayaan, dan dominasi layanan haji memperkuat posisi BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia.
BSI menguasai mayoritas layanan haji dan umrah Indonesia dengan lebih dari 7,2 juta nasabah tabungan haji. Dominasi ini diperkuat lewat pengembangan ekosistem halal, layanan perbankan syariah, dan dukungan pada International Islamic Expo 2026.