Bantuan Gaza

Uni Eropa mengambil langkah nyata mendukung perdamaian di Gaza dengan menyiapkan tim pemantau perbatasan Rafah. Bantuan kemanusiaan senilai Rp 2 triliun telah disiapkan, disertai program dukungan jangka panjang untuk membangun kembali Gaza pasca konflik.

Perundingan perdamaian Gaza di Kairo membuahkan hasil positif. Tim negosiator empat negara sepakat membuka akses bantuan kemanusiaan besar-besaran ke Gaza. Gencatan senjata dijadwalkan mulai Minggu mendatang.

Kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas membuka harapan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Namun kerusakan parah infrastruktur dan kebutuhan mendesak 2,4 juta warga menjadi kendala. PBB dan lembaga bantuan siap kirim 1.000 truk bantuan lewat perbatasan Rafah.

PBB mengambil langkah tegas dengan melibatkan Mahkamah Internasional untuk menilai kewajiban Israel dalam memfasilitasi bantuan ke Palestina. Dukungan besar dari 137 negara menunjukkan keprihatinan global terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. Meski keputusan Mahkamah Internasional nantinya tidak mengikat, hal ini bisa menjadi tekanan politik bagi Israel untuk membuka akses bantuan kemanusiaan.

Pada peringatan Hari HAM Internasional, Pakistan menyuarakan kepedulian terhadap krisis kemanusiaan di Palestina. Melalui PM Shehbaz Sharif dan Presiden Asif Ali Zardari, Pakistan mengecam keras aksi militer Israel di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil. Pakistan juga menunjukkan dukungan konkret dengan mengirim bantuan kemanusiaan dan membuka dana bantuan untuk Gaza.

Situasi kemanusiaan di Gaza semakin kritis setelah UNRWA menghentikan pengiriman bantuan melalui perlintasan Kerem Shalom akibat masalah keamanan. Perampokan konvoi bantuan dan serangan terhadap pekerja kemanusiaan menjadi tantangan serius. Sementara korban terus bertambah, kebutuhan bantuan darurat semakin mendesak, namun distribusi terhambat oleh konflik yang berkelanjutan.

Situasi kemanusiaan di Gaza Utara mencapai titik kritis dengan 90% pengungsi tinggal di tenda dan menghadapi ancaman kelaparan. WHO melaporkan kekurangan parah obat-obatan, makanan, dan bahan bakar. Dari 12.000 pasien yang membutuhkan evakuasi medis, baru 300 yang berhasil keluar. WHO mendesak Israel membuka akses bantuan dan memfasilitasi koridor medis untuk menyelamatkan ribuan nyawa yang terancam.

Yordania melakukan terobosan penting dengan mengirim bantuan kemanusiaan melalui jalur udara ke Gaza menggunakan delapan helikopter. Ini merupakan misi bantuan pertama menggunakan pesawat Yordania sejak konflik dimulai. Total bantuan mencapai 56.573 ton, menunjukkan komitmen kuat Yordania dalam membantu krisis kemanusiaan di Gaza yang telah menimbulkan korban jiwa dan pengungsian massal.

Situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk dengan terjadinya penjarahan besar-besaran terhadap konvoi bantuan. UNRWA melaporkan 97 dari 109 truk bantuan hilang dalam insiden yang dianggap terburuk sepanjang sejarah. Kejadian ini menunjukkan runtuhnya keamanan dan tatanan sipil di wilayah tersebut, dengan para petugas bantuan menjadi korban kekerasan bersenjata.

Krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk setelah Israel gagal memenuhi tenggat waktu AS untuk meningkatkan bantuan. Delapan organisasi HAM internasional melaporkan kondisi Gaza lebih buruk dari sebelumnya, dengan ancaman kelaparan yang semakin nyata. Meski Israel tidak memenuhi 15 dari 19 persyaratan AS, Washington belum memberi sanksi dan masih melanjutkan dukungan militer. Konflik telah menewaskan lebih dari 43.000 warga Palestina, dengan mayoritas korban adalah wanita dan anak-anak.

Amerika Serikat melalui Menlu Antony Blinken menunjukkan komitmen kuat mendukung kemanusiaan dengan mengucurkan dana bantuan tambahan Rp 2,1 triliun untuk Palestina. Bantuan ini fokus pada kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan kesehatan di Gaza dan Tepi Barat. Total bantuan AS kini mencapai Rp 19 triliun sejak konflik Oktober 2023.

Ketegangan meningkat antara AS dan Israel terkait krisis kemanusiaan di Gaza. AS mengancam menahan bantuan jika Israel tidak meningkatkan bantuan ke Palestina. Surat peringatan dikirim oleh pejabat tinggi AS, memberi tenggat 30 hari untuk perubahan signifikan. Langkah ini menunjukkan pergeseran kebijakan AS dalam konflik Israel-Palestina, menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan di tengah perang berkepanjangan.

Konflik berkepanjangan di Gaza telah melumpuhkan sistem pendidikan, merenggut hak belajar jutaan anak. Sekolah-sekolah hancur, menjadi tempat pengungsian, sementara anak-anak berjuang bertahan hidup. UNRWA berupaya memberikan dukungan, namun tantangan besar menghadang. Krisis ini mengancam masa depan generasi muda Gaza, berpotensi menciptakan generasi yang hilang jika tidak segera diatasi. Gencatan senjata dan pemulihan infrastruktur pendidikan menjadi kunci untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Palestina.