Analisis hubungan strategi kebijakan pemerintah dengan respons rasional pelaku ekonomi menjadi sorotan Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. Dalam relasi modern, transparansi dan gotong royong jadi kunci agar kebijakan tak mandul dan pertumbuhan ekonomi berjalan. Simak pandangan lengkapnya di sini.
Paradigma serba negara yang kian dominan membuat sektor swasta kehilangan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Tanpa respons kuat dari swasta, stimulus fiskal dan moneter pemerintah justru bisa memicu inflasi dan memperlebar kesenjangan ekonomi.
Bank Dunia menyoroti arah belanja pemerintah sebagai kunci utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan East Asia and Pacific Economic Update 2025 mencatat proyeksi pertumbuhan 4,8 persen dan menekankan pentingnya efisiensi fiskal serta reformasi struktural untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ketua Majelis Dikti dan Litbang PP Muhammadiyah menilai pertumbuhan ekonomi hanya bisa kuat jika pemerintah memberi ruang bagi swasta. Ia menyoroti peran negara yang terlalu dominan di pendidikan tinggi, perbankan, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
PT Jamkrindo catatkan volume penjaminan Rp12,28 triliun hingga Agustus 2025 di Jawa Barat. Sebanyak 189 ribu UMKM terjamin, serap 648 ribu tenaga kerja, dorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengamat ekonomi Dr KH Anwar Abbas menyoroti dana kredit mengendap Rp2.304 triliun di perbankan. Jika terealisasi, diyakini mampu dorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen sesuai target Presiden Prabowo dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin mengapresiasi investasi dari Arab Saudi ke Indonesia senilai USD 27 miliar atau setara Rp432 triliun. Kerja sama itu diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja
Menteri Ekonomi Kreatif (Menteri Ekraf) Teuku Riefky Harsya menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M Hanif Dhakiri, menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen
Inaplas: Target pertumbuhan ekonomi 8% terancam serbuan impor dan ketidakpastian investasi. Fajar Budiono mendesak pemerintah ambil sikap tegas atur impor dan stabilkan iklim investasi sebelum terlambat.
Bank Indonesia ungkap fenomena menarik: DPK korporasi melesat 14,2% sementara DPK perorangan minus 2,6% pada Januari 2025. Simak analisis tren perbankan terbaru dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia.