Sertifikasi Halal

Langkah penundaan yang dinilai lambat dan kurang responsif tersebut dikhawatirkan dapat memicu krisis kepercayaan publik (public distrust) terhadap komitmen negara dalam memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat.

Wajib halal Oktober 2026 berlaku penuh. Kemendag tegaskan bukan lartas dan siapkan integrasi SiHalal, INATRADE, SINSW agar arus barang tetap lancar.

Kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026. Pemerintah memperkuat koordinasi, kesiapan UMK, pengawasan, dan kelancaran perdagangan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mengonfirmasi kesiapan pelaksanaan kebijakan Wajib Halal yang akan resmi diberlakukan mulai 18 Oktober 2026.

H20 2026 dihadiri peserta dari 48 negara. BPJPH menilai forum ini memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem halal global.

BPJPH menyebut lebih dari 80 negara siap menerima kebijakan wajib sertifikasi halal Indonesia yang akan diterapkan sesuai aturan.

Muhammadiyah mendorong rokok dan vape diberi label non-halal. BPJPH menyebut rokok bukan produk halal, tetapi pelabelan masih menunggu keputusan MUI.

Vinilon Group meraih sertifikasi halal BPJPH untuk pipa PVC, HDPE, PPR, KRAH, Fitting, Water Meter hingga Vinilon Glue.

BPJPH menerbitkan aturan pemastian produk halal impor. Kewajiban sertifikasi halal tahap kedua berlaku Oktober 2026, termasuk produk luar negeri.

Kisah bolen Sita Rasa dan brownies Monyenyo memperlihatkan peran sertifikat halal dalam memperluas pasar, meningkatkan produksi, dan membangun kepercayaan konsumen.

Industri tekstil Bandung didorong bersiap menghadapi Wajib Halal Oktober 2026. Sertifikasi halal dinilai dapat memperkuat daya saing produk Indonesia.

Pembiayaan SME BCA Syariah tumbuh 21,2% menjadi Rp1,1 triliun per Juli 2026. Sebanyak 49 UMKM Jabodetabek mendapat sertifikat halal.

BPJPH menerima delegasi Macau dan Tiongkok untuk membahas Wajib Halal, sertifikasi produk luar negeri, serta registrasi sertifikat halal.