Sertifikasi Halal

BPJPH melalui Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan sosialisasi SP4N-LAPOR! bagi pelaku usaha di Lampung. Kegiatan ini bertujuan memudahkan penyampaian aspirasi dan pengaduan terkait pelayanan jaminan produk halal yang lebih transparan dan responsif.

BPJPH mengajak generasi muda menjadikan halal sebagai lifestyle sekaligus berperan aktif menyukseskan implementasi wajib sertifikasi halal mulai Oktober 2026.

Peluang kerja juru sembelih halal semakin terbuka. Kebutuhan global diproyeksikan mencapai 820 tenaga bersertifikat dengan prospek di dalam maupun luar negeri.

BPJPH RI dan Pemerintah Australia menandatangani MoU Jaminan Produk Halal untuk memperkuat perdagangan produk halal, harmonisasi sertifikasi, serta memperluas ekspor-impor dan kerja sama ekonomi kedua negara.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, menegaskan bahwa produk pangan yang memiliki tampilan visual menyerupai rambut organ intim perempuan tidak dapat memperoleh sertifikasi halal di Indonesia.

Mulai 17 Oktober 2026, Indonesia memperluas kewajiban sertifikasi halal untuk produk dan layanan. LPPOM mengingatkan pelaku usaha agar bersiap.

Tito Karnavian mengungkap industri halal justru didominasi China, Brazil, dan Australia. Indonesia dinilai memiliki potensi besar menjadi kekuatan ekonomi syariah.

Sertifikasi halal BPJPH kini menjadi strategi penting industri kosmetik global. LPPOM mengungkap produk halal semakin dipercaya karena transparansi, kualitas, dan tata kelola produksi yang terjamin.

BPJPH menyerahkan 5.000 sertifikat halal gratis bagi UMKM. Sertifikasi halal dinilai mampu meningkatkan daya saing, kepercayaan pasar, dan peluang ekspor.

LPPOM menjelaskan tidak ada satu metode paling ideal untuk mendeteksi unsur babi dalam sertifikasi halal pada European Halal Congress 2026.

Kemenag meminta pelaku usaha katering pernikahan segera mengurus sertifikat halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha jasa boga.

LPPOM mengungkap sejumlah kendala sertifikasi halal jelang penerapan Wajib Halal Oktober 2026. Mulai dari keterbatasan informasi bahan, kesiapan pemasok, hingga penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menjadi tantangan yang perlu segera diantisipasi pelaku usaha.

BPJPH mengimbau pelaku usaha di Sumatera Selatan segera mengurus sertifikat halal menjelang penerapan Wajib Halal Oktober 2026. Sertifikasi halal dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat daya saing produk.