BPJPH siapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kalimantan Barat. Langkah strategis untuk perkuat sertifikasi halal dan daya saing produk Indonesia di wilayah perbatasan.
BPJPH perkuat ekosistem halal nasional melalui kerja sama dengan BAZNAS dan lembaga pendidikan. Halal kini jadi arus utama ekonomi dengan kontribusi PDB mencapai 27%.
BPJPH perkuat ekosistem halal global melalui perjanjian pengakuan (RA) dengan lembaga halal Filipina, Meksiko, dan Tiongkok. Langkah strategis untuk mempermudah ekspor produk halal Indonesia.
Tren kesadaran produk halal kian meningkat. Pahami langkah sinergi BPJPH dan perbankan syariah dalam mendukung daya saing UMKM lewat sertifikasi gratis.
BPJPH tegaskan kewajiban sertifikasi halal mulai Oktober 2026 bagi produk makanan, kosmetik, hingga obat. Simak aturan lengkap wajib halal untuk produk lokal dan impor di sini.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Halal, KH Masyhuril Khamis menegaskan komitmen MUI untuk terus mengawal dan menjadikan halal sebagai life style (gaya hidup) masyarakat Indonesia.
BPJPH siapkan 1,35 juta sertifikat halal gratis melalui SEHATI 2026 guna perkuat daya saing UMK. Simak langkah nyata pemerintah wujudkan Indonesia pusat halal dunia.
BPJPH dan Pemkot Batam mempercepat pembentukan UPT Jaminan Produk Halal guna mempermudah sertifikasi pelaku usaha dan menyongsong kebijakan Wajib Halal Oktober 2026.
BPJPH dan Arab Saudi menyepakati penguatan sistem jaminan produk halal dan aturan logo lintas negara. Kesepakatan ini membawa angin segar bagi pelaku usaha.
BPJPH apresiasi peluncuran UI Halal Training Center untuk memperkuat ekosistem halal. Langkah ini krusial dalam mencetak SDM kompeten bagi pelaku usaha nasional.
BPJPH menegaskan produk non-halal tetap boleh beredar dengan label khusus. Kebijakan ini menjamin transparansi, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum usaha.
Sebanyak 2.340 dapur Program Makan Bergizi Gratis resmi bersertifikat halal. Simak strategi BPJPH dalam menjamin kehalalan dan gizi bagi generasi bangsa ini.