Korupsi

Kementerian Agama menunjukkan komitmen memberantas korupsi melalui digitalisasi SPP madrasah. Program ini menjadi bagian dari transformasi digital untuk menciptakan sistem pembayaran yang transparan dan akuntabel. Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya modernisasi layanan untuk mencegah penyimpangan dana dan meningkatkan efisiensi anggaran di lingkungan Kemenag.

Kementerian Agama membuktikan komitmen dalam pencegahan korupsi dengan meraih peringkat pertama Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK RI. Prestasi ini ditunjukkan dengan nilai 94,29 persen dan peningkatan Survei Penilaian Integritas menjadi 74,62, melampaui rata-rata nasional dan menjadikan Kemenag sebagai salah satu dari lima kementerian dengan kenaikan tertinggi.

Kontroversi pemilihan pimpinan KPK periode 2024-2029 menuai kritik PBHI. Proses seleksi dinilai cacat karena kandidat bermasalah justru terpilih, termasuk Johanis Tanak yang berencana menghapus OTT. DPR mengabaikan masukan masyarakat sipil, memilih komisioner dengan rekam jejak buruk dari kejaksaan dan kepolisian.

Ekonomi syariah menawarkan solusi keseimbangan pasar yang diatur, berbeda dengan pasar bebas yang berpotensi merugikan masyarakat. Sistem ini mencegah praktik gharar dan perjudian yang merugikan ekonomi rakyat. Pengawasan dan regulasi diperlukan untuk menciptakan persaingan sehat sesuai tuntunan agama dalam ekonomi dan politik.

Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan kuat dari MUI terkait peringatan tegas kepada institusi penegak hukum untuk menghentikan praktik backing dalam kasus judi, narkoba, penyeludupan, dan korupsi. Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, menekankan pentingnya pemberantasan dari level tertinggi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat memberantas korupsi dalam Kabinet Merah Putih melalui ultimatum tegas pada retreat di Magelang. Penegasan sikap antikorupsi ini disampaikan bersamaan dengan pentingnya membangun kerja sama tim yang solid untuk menghadapi tantangan global. Presiden memberi peringatan keras kepada menteri yang masih berniat korupsi untuk segera mengundurkan diri.

Prabowo Subianto, presiden baru Indonesia, berkomitmen memberantas korupsi dari atas. Pidato pelantikannya menggetarkan, menyoroti kolusi pejabat dan pengusaha nakal. MUI mendukung, mendesak tindakan nyata. Masyarakat diajak berperan aktif. Harapan tinggi pada era Prabowo untuk pemerintahan bersih, melawan oligarki, dan memperbaiki nasib rakyat.

Prabowo Subianto berambisi mewujudkan Indonesia makmur dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Kunci utamanya: memberantas korupsi. Tantangan berat menghadang, mengingat budaya korupsi yang mengakar. Namun, dengan tekad kuat dan dukungan rakyat, Prabowo bisa mereformasi pemerintahan, menutup kebocoran anggaran, dan potensial mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7,5% per tahun.

Keadilan di pengadilan Indonesia masih menjadi tanda tanya besar. Kasus pencurian ayam dihukum lebih berat dibanding korupsi miliaran rupiah. Bismar Siregar menekankan pentingnya rasa keadilan dalam memutuskan perkara. Masyarakat diajak menilai, apakah sistem peradilan kita sudah adil atau justru tumpul ke atas, tajam ke bawah?

Pemungutan suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 akan digelar pada 27 November mendatang. Para kontestan tentu mengeluarkan ongkos politik

Anggota DPR/DPD baru dilantik, namun kekhawatiran muncul. Biaya kampanye tinggi memicu godaan korupsi. MUI mengingatkan pentingnya integritas dan pengabdian pada rakyat. Tantangan berat menanti para wakil rakyat: menjaga sumpah jabatan atau tergoda mengembalikan modal? Nasib bangsa bergantung pada pilihan mereka.

Kekayaan pejabat: Antara ambisi dan tanggung jawab. MUI soroti fenomena berlomba jadi penguasa demi harta. Kiai Abbas tekankan pentingnya transparansi asal usul kekayaan. Meski boleh kaya, cara harus halal. Waspada korupsi, pemerintah perlu tindak tegas. Pengawasan publik kunci wujudkan good governance. Indonesia butuh pemimpin berintegritas demi masa depan cerah.

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat