Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah memberikan visa kepada para pejabat Iran agar mereka dapat menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York, pekan depan. Hal ini menjadi sorotan mengingat terjadi di tengah konflik antara kedua negara yang kini telah memasuki bulan ketujuh.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf memperingatkan bahwa Amerika Serikat (AS) sedang menghadapi tekanan yang kian meningkat akibat kenaikan harga kontrak berjangka minyak, tingginya imbal hasil obligasi pemerintah (Treasury), dan menipisnya Cadangan Minyak Strategis (SPR) negara tersebut.
Selat Hormuz makin sepi di tengah memanasnya konflik AS-Iran. Hanya empat kapal tercatat melintas, memicu kekhawatiran gangguan pasokan dan lonjakan harga minyak dunia.
AS, Inggris, Prancis, dan Jerman mendorong IAEA melaporkan Iran ke Dewan Keamanan PBB. Langkah ini menjadi sorotan setelah serangan ke fasilitas nuklir Iran.
Militer AS menonaktifkan pelacak iklan di ponsel dan komputer pasukan setelah muncul kekhawatiran data lokasi dapat diperjualbelikan dan digunakan untuk melacak tentara di zona perang.
AS dan Iran kembali saling serang setelah enam bulan perang. Qatar mendesak kedua pihak kembali berunding di tengah memanasnya situasi di Selat Hormuz.
PM Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengunjungi Teheran untuk mendorong diplomasi AS-Iran saat konflik dan ketegangan Selat Hormuz berlanjut.
Gencatan senjata Israel-Hamas terancam runtuh. Utusan Trump untuk Gaza memperingatkan konflik bisa mencapai titik tanpa jalan kembali jika perang kembali pecah.