Menko PMK: Pak Lurah, Pak RT, Benar-Benar Pantau Kondisi Warganya
Muhajirin
Selasa, 27 Juli 2021 - 23:38 WIB
Seorang anggota Polri mengangkat beras bantuan sosial pada apel penyaluran bantuan sosial di Mapolda Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Sabtu (17/7/2021). ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin
Bila ada warga yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), segera data dan upayakan masuk dalam DTKS agar bisa mendapatkan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan NonTunai). Demikian pesan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Dia juga meminta lurahdanketua Rukun Tetangga (RT) memastikan warganya yang berhak, apakah sudah menerima bantuan sosial atau belum."Jadi Pak Lurah, Pak RT, benar-benar pantau kondisi warganya,”kata Menteri Muhadjir saat mengunjungi Kampung Gunung Bugis, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Selasa (27/7).
Instruksi Menko PMK ini didasari bertambahnya jumlah masyarakat miskin karena dampak berbagai pembatasan sebab wabah Covid-19. Ada karyawan yang dirumahkan tanpa gaji, atau bahkan harus diberhentikan (PHK) oleh perusahaan tempatnya bekerja. Banyak juga pedagang kecil yang tak bisa berjualan karena pembatasan-pembatasan tersebut.
"Tadi saya ingatkan Pak Lurah agar aparat kelurahan betul-betul proaktif memantau kondisi warganya,” katanya.
Menurut Muhadjir, untuk meringankan dampak itu pemerintah telah menggelontorkan bantuan berupa bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)."Bantuan itu diutamakan untuk mereka yang terdampak Covid-19 tapi tidak terdaftar di DTKS. Ini misalnya yang terkena PHK, yang jualannya tidak laku karena orang tidak bisa keluar rumah,” kata Muhadjir.
Dalam kunjungannya ke Kampung Gunung Bugis, Menko PMK melihat ada masyarakat yang berhak yang belum menerima bantuan sosial. Penyebabnya karena belum masuk DTKS karena warga baru pindahan dari Tenggarong dan Samarinda.
Menko PMK juga memuji penanganan Covid-19 di Baru Ulu. Satgas Covid-19 di Baru Ulu secara cepat melakukan tracing dan tracking di kelurahan padat penduduk itu dan berhasil mendeteksi 84 warga yang terpapar Covid-19. Seluruh warga kemudian harus menjalani isolasi di rumah, dimana semuanya dibantu kebutuhannya sehari-hari sampai sembuh.
Dia juga meminta lurahdanketua Rukun Tetangga (RT) memastikan warganya yang berhak, apakah sudah menerima bantuan sosial atau belum."Jadi Pak Lurah, Pak RT, benar-benar pantau kondisi warganya,”kata Menteri Muhadjir saat mengunjungi Kampung Gunung Bugis, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Selasa (27/7).
Instruksi Menko PMK ini didasari bertambahnya jumlah masyarakat miskin karena dampak berbagai pembatasan sebab wabah Covid-19. Ada karyawan yang dirumahkan tanpa gaji, atau bahkan harus diberhentikan (PHK) oleh perusahaan tempatnya bekerja. Banyak juga pedagang kecil yang tak bisa berjualan karena pembatasan-pembatasan tersebut.
"Tadi saya ingatkan Pak Lurah agar aparat kelurahan betul-betul proaktif memantau kondisi warganya,” katanya.
Menurut Muhadjir, untuk meringankan dampak itu pemerintah telah menggelontorkan bantuan berupa bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD)."Bantuan itu diutamakan untuk mereka yang terdampak Covid-19 tapi tidak terdaftar di DTKS. Ini misalnya yang terkena PHK, yang jualannya tidak laku karena orang tidak bisa keluar rumah,” kata Muhadjir.
Dalam kunjungannya ke Kampung Gunung Bugis, Menko PMK melihat ada masyarakat yang berhak yang belum menerima bantuan sosial. Penyebabnya karena belum masuk DTKS karena warga baru pindahan dari Tenggarong dan Samarinda.
Menko PMK juga memuji penanganan Covid-19 di Baru Ulu. Satgas Covid-19 di Baru Ulu secara cepat melakukan tracing dan tracking di kelurahan padat penduduk itu dan berhasil mendeteksi 84 warga yang terpapar Covid-19. Seluruh warga kemudian harus menjalani isolasi di rumah, dimana semuanya dibantu kebutuhannya sehari-hari sampai sembuh.