Tri Tito Karnavian Lantik Pj TP PKK di Aceh dan Papua
Redaksi
Rabu, 13 Juli 2022 - 14:28 WIB
Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik Pj TP PKK Aceh dan Papua (foto: Puspen Kemendagri)
Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik Penjabat (Pj) PKK Provinsi Aceh dan 5 Kabupaten Papua.
Dalam sambutannya, Tri Tito berharap agar pengurus PKK bisa menyukseskan program-program TP PKK. Baik itu sepuluh program pokok PKK maupun program yang menjadi prioritas pembangunan di daerah masing-masing.
“Kegiatan-kegiatan yang prioritas ini betul-betul harus diperhatikan karena kita juga mempunyai target dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi,” ujar Tri Tito Karnavian saat melantik Penjabat Ketua TP PKK, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (13/7/2022).
Baca juga:Ketum TP PKK Minta Orang Tua Perhatikan Asupan Gizi Anak dengan Batasi Makanan Instan
Tri Tito menekankan TP PKK bisa bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait.
Menurutnya pengurus PKK tidak bisa bekerja sendiri dan sumber daya PKK juga masih terbatas, sehingga perlu kerja sama dengan pihak lain.
Dia menambahkan PKK memiliki potensi yang besar dalam membantu program prioritas pembangunan di masing-masing daerah.
Dalam sambutannya, Tri Tito berharap agar pengurus PKK bisa menyukseskan program-program TP PKK. Baik itu sepuluh program pokok PKK maupun program yang menjadi prioritas pembangunan di daerah masing-masing.
“Kegiatan-kegiatan yang prioritas ini betul-betul harus diperhatikan karena kita juga mempunyai target dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi,” ujar Tri Tito Karnavian saat melantik Penjabat Ketua TP PKK, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (13/7/2022).
Baca juga:Ketum TP PKK Minta Orang Tua Perhatikan Asupan Gizi Anak dengan Batasi Makanan Instan
Tri Tito menekankan TP PKK bisa bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait.
Menurutnya pengurus PKK tidak bisa bekerja sendiri dan sumber daya PKK juga masih terbatas, sehingga perlu kerja sama dengan pihak lain.
Dia menambahkan PKK memiliki potensi yang besar dalam membantu program prioritas pembangunan di masing-masing daerah.