Pengamat UGM: Reshuffle Kabinet Jaga Kepuasan Publik hingga 2024
Muhajirin
Selasa, 18 Juli 2023 - 20:50 WIB
Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno..
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arya Budi, menilai reshufle Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 pada Senin (17/7/2023) merupakan langkah Presiden Joko Widodo untuk menjaga kepuasaan publik sampai 2024.
Arya menjelaskan, reshuffle kabinet kali ini memiliki beberapa poin dalam perspektif politik, satu sisi untuk mengisi kursi yang kosong Menteri Komunikasi & Informatika (Menkominfo) dan mengisi kursi kosong di wamen.
Sisi kedua secara politik yang merupakan bagian dari konsolidasi pemerintahan Presiden Joko widodo yang sangat berkaitan dengan pemilu 2024. Sisi ketiga, profesional terkait dengan kinerja pemerintahan.
"Presiden Joko Widodo ingin memastikan pemerintahanya happy ending dan menjaga kepuasan publik terkait pemerintahan yang ia pimpin," kata Arya melalui keterangan pers di laman resmi UGM, Selasa (18/7/2023).
Baca juga:Presiden Jokowi Lantik Budi Arie Setiadi Jadi Menkominfo
Dia menjelaskan, sebenarnya reshuffle kabinet dengan tujuan bagi-bagi kekuasaan sudah dilakukan dari reshuffle 2020, 2021, dan 2022. Itu bukan hal yang baru dan hampir terjadi di semua negara demokrasi, berkoalisi dengan memasukkan politisi ke kabinetnya. Namun, motif kali ini untuk menjaga kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan sampai masa akhir jabatan di tahun 2024.
“Ada beberapa figur yang memiliki kepentingan, Presiden Joko Widodo lebih banyak motif ingin orang yang bisa dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo dan tentunya sudah melalui screening sehingga tidak terjerat kasus,” terang Arya Budi.
Arya menjelaskan, reshuffle kabinet kali ini memiliki beberapa poin dalam perspektif politik, satu sisi untuk mengisi kursi yang kosong Menteri Komunikasi & Informatika (Menkominfo) dan mengisi kursi kosong di wamen.
Sisi kedua secara politik yang merupakan bagian dari konsolidasi pemerintahan Presiden Joko widodo yang sangat berkaitan dengan pemilu 2024. Sisi ketiga, profesional terkait dengan kinerja pemerintahan.
"Presiden Joko Widodo ingin memastikan pemerintahanya happy ending dan menjaga kepuasan publik terkait pemerintahan yang ia pimpin," kata Arya melalui keterangan pers di laman resmi UGM, Selasa (18/7/2023).
Baca juga:Presiden Jokowi Lantik Budi Arie Setiadi Jadi Menkominfo
Dia menjelaskan, sebenarnya reshuffle kabinet dengan tujuan bagi-bagi kekuasaan sudah dilakukan dari reshuffle 2020, 2021, dan 2022. Itu bukan hal yang baru dan hampir terjadi di semua negara demokrasi, berkoalisi dengan memasukkan politisi ke kabinetnya. Namun, motif kali ini untuk menjaga kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan sampai masa akhir jabatan di tahun 2024.
“Ada beberapa figur yang memiliki kepentingan, Presiden Joko Widodo lebih banyak motif ingin orang yang bisa dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo dan tentunya sudah melalui screening sehingga tidak terjerat kasus,” terang Arya Budi.