Proposal Sekolah Rakyat Capai Ratusan, Ada yang Mau Dibangun di Kompleks Perkantoran Pemerintah
Haris budiman
Selasa, 22 April 2025 - 11:24 WIB
Potret ilustrasi Sekolah Rakyat. (foto: unsplash.com/@taypaigey)
LANGIT7.ID-Proposal pengajuan sekolah rakyat mencapai lebih dari 300. Salah satu dari proposal yang diajukan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota ini, telah menyediakan lahan seluas 8 hektare.
Fakta ini terungkap saat diadakannya desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi Kompleks Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Lebih dari 300 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dari berbagai wilayah yang telah mengajukan proposal kesediaan mulai diundang untuk mengikuti desk Sekolah Rakyat.
Agenda utama kegiatan ini adalah memastikan legalitas lahan kesiapan sarana dan prasarana serta beberapa hal untuk memulai penyelenggaraan sekolah rakyat.
Perwakilan Pemda yang hadir akan mendapatkan pendampingan langsung dari kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendidasmen), Kementerian Agama serta Kementerian Sosial.
“Di sini dibuka desk penyelenggaraan Sekolah Rakyat, bersama tim berbagai kementerian/lembaga terkait bertemu perwakilan provinsi, wali kota dan bupati untuk memberikan informasi dan mendiskusikan hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dikutip dari website kemensos.
Fakta ini terungkap saat diadakannya desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi Kompleks Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Lebih dari 300 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dari berbagai wilayah yang telah mengajukan proposal kesediaan mulai diundang untuk mengikuti desk Sekolah Rakyat.
Agenda utama kegiatan ini adalah memastikan legalitas lahan kesiapan sarana dan prasarana serta beberapa hal untuk memulai penyelenggaraan sekolah rakyat.
Perwakilan Pemda yang hadir akan mendapatkan pendampingan langsung dari kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendidasmen), Kementerian Agama serta Kementerian Sosial.
“Di sini dibuka desk penyelenggaraan Sekolah Rakyat, bersama tim berbagai kementerian/lembaga terkait bertemu perwakilan provinsi, wali kota dan bupati untuk memberikan informasi dan mendiskusikan hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dikutip dari website kemensos.