Rezim-Rezim Baru Pengetahuan: Saat Penjajahan Berubah Menjadi Pencatatan
Miftah yusufpati
Rabu, 15 Oktober 2025 - 04:15 WIB
Dari Daendels hingga Raffles, kekuasaan kolonial mengubah naskah dan ilmu Nusantara menjadi alat kendali atas makna dan ingatan bangsa. Ilustrasi: Ist
LANGIT7.ID-Di antara rak-rak berdebu di Universitas Leiden, tersimpan ratusan manuskrip Islam dan naskah Melayu kuno yang berasal dari kepulauan Indonesia. Dari hikayat hingga risalah fiqih, dari surat raja-raja hingga catatan astronomi lokal. Koleksi itu kini menjadi kebanggaan akademis Eropa, tetapi di balik gemerlap intelektualnya tersembunyi kisah ganjil—sebuah kisah tentang bagaimana kekuasaan kolonial mengubah pengetahuan menjadi alat kendali.
Dalam catatan sejarawan Inggris, Peter Carey, dan dikonfirmasi oleh sejarawan Belanda modern seperti Leonard Blussé dan Henri Chambert-Loir, upaya memahami bahasa dan budaya pribumi oleh pejabat kolonial Belanda tidak berjalan mulus pada awalnya. Baru setelah kekuasaan Inggris mengambil alih Batavia pada 1811–1816, muncul semangat baru untuk “mengenal Timur”.
Kebutuhan itu bukan sekadar keinginan intelektual—melainkan strategi kekuasaan. “Pengetahuan adalah sarana penjajahan,” tulis Edward Said dalam Orientalism(1978). Dalam konteks Hindia, pengetahuan menjadi bentuk baru dari kekuasaan yang lebih halus, tetapi tidak kalah efektif dibanding kekerasan militer.
Ketika Marsekal Herman Willem Daendels dikirim oleh Napoleon untuk memperkuat pertahanan Jawa (1808–1811), ia bukan hanya membangun Jalan Raya Pos dari Anyer hingga Panarukan. Ia juga mulai memetakan manusia: membuat inventarisasi penduduk, tanah, dan bahasa.
Tugasnya jelas—mengubah sistem dagang VOC yang longgar menjadi birokrasi modern yang menguasai rakyat secara langsung.
“Para pendahulu korporat hanya memiliki pemahaman samar mengenai jumlah orang yang mereka kuasai,” tulis Rezim-Rezim Baru Pengetahuan (2018).
Pendidikan dan kebudayaan menjadi bagian dari strategi itu. Daendels memerintahkan penilaian atas keadaan pendidikan Jawa dan mendorong pembentukan “alternatif Eropa”—sistem belajar versi kolonial yang tak sempat berkembang karena perang.
Dalam catatan sejarawan Inggris, Peter Carey, dan dikonfirmasi oleh sejarawan Belanda modern seperti Leonard Blussé dan Henri Chambert-Loir, upaya memahami bahasa dan budaya pribumi oleh pejabat kolonial Belanda tidak berjalan mulus pada awalnya. Baru setelah kekuasaan Inggris mengambil alih Batavia pada 1811–1816, muncul semangat baru untuk “mengenal Timur”.
Kebutuhan itu bukan sekadar keinginan intelektual—melainkan strategi kekuasaan. “Pengetahuan adalah sarana penjajahan,” tulis Edward Said dalam Orientalism(1978). Dalam konteks Hindia, pengetahuan menjadi bentuk baru dari kekuasaan yang lebih halus, tetapi tidak kalah efektif dibanding kekerasan militer.
Ketika Marsekal Herman Willem Daendels dikirim oleh Napoleon untuk memperkuat pertahanan Jawa (1808–1811), ia bukan hanya membangun Jalan Raya Pos dari Anyer hingga Panarukan. Ia juga mulai memetakan manusia: membuat inventarisasi penduduk, tanah, dan bahasa.
Tugasnya jelas—mengubah sistem dagang VOC yang longgar menjadi birokrasi modern yang menguasai rakyat secara langsung.
“Para pendahulu korporat hanya memiliki pemahaman samar mengenai jumlah orang yang mereka kuasai,” tulis Rezim-Rezim Baru Pengetahuan (2018).
Pendidikan dan kebudayaan menjadi bagian dari strategi itu. Daendels memerintahkan penilaian atas keadaan pendidikan Jawa dan mendorong pembentukan “alternatif Eropa”—sistem belajar versi kolonial yang tak sempat berkembang karena perang.