Indonesia Teguhkan Solidaritas dan Keberlanjutan Budaya di G20 Durban
Tim langit 7
Kamis, 30 Oktober 2025 - 21:35 WIB
Indonesia Teguhkan Solidaritas dan Keberlanjutan Budaya di G20 Durban
LANGIT7.ID—Durban;Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam rangkaian G20 4th Cultural Working Group Meeting dan G20 Culture Ministers Meeting yang berlangsung pada 28–30 Oktober 2025 di Zimbali Resort, Durban, KwaZulu-Natal, Afrika Selatan. Pertemuan ini diikuti 17 negara anggota G20 dan dua organisasi regional, delapan negara undangan, dan delapan Organisasi Internasional dengan mengusung tema presidensi Afrika Selatan tahun ini: “Solidarity, Equality, and Sustainability.”
Delegasi Republik Indonesia dipimpin Menteri Kebudayaan yang turut berkontribusi aktif dalam perumusan dan pengesahan KwaDukuza Ministerial Declaration, hasil akhir yang menjadi rujukan bersama para Menteri Kebudayaan G20 dalam memperkuat peran kebudayaan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan dan solidaritas global.
Deklarasi KwaDukuza menegaskan kembali komitmen negara-negara G20 untuk memajukan peran kebudayaan dalam memperkuat solidaritas, dialog inklusif, dan kerja sama antarbangsa. Dokumen ini menetapkan empat prioritas utama, yaitu pelindungan dan restitusi warisan budaya, integrasi kebijakan kebudayaan dalam strategi sosial-ekonomi nasional, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk keberlanjutan budaya, serta penguatan peran kebudayaan dalam menghadapi perubahan iklim.
Dalam deklarasi ini, para Menteri sepakat pentingnya kerja sama internasional untuk menghentikan perdagangan gelap benda budaya, memperkuat penegakan hukum, serta mendorong dialog terbuka terkait pengembalian dan restitusi benda budaya kepada negara asalnya.
Deklarasi juga menekankan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Selain itu, deklarasi menyoroti pentingnya integrasi kebijakan kebudayaan dengan strategi pembangunan nasional untuk memastikan sektor budaya dan ekonomi kreatif berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja layak, dan penguatan kohesi sosial. Negara-negara G20 juga menegaskan perlunya tata kelola kecerdasan buatan yang transparan, adil, dan beretika, dengan menjamin perlindungan hak cipta serta hak moral dan ekonomi para pencipta. Kebudayaan juga diakui memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan iklim, dengan menempatkan pengetahuan lokal dan praktik tradisional sebagai sumber solusi berkelanjutan yang perlu diintegrasikan dalam kebijakan global.
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon menghadiri rangkaian G20 Culture Ministers Meeting pada tanggal 29–30 Oktober 2025, yang menjadi puncak dari rangkaian kegiatan G20 Kebudayaan tahun ini. Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon menegaskan bahwa pelindungan dan pemajuan kebudayaan bukan hanya urusan masa lalu, melainkan investasi bagi masa depan. Indonesia percaya bahwa kebudayaan adalah fondasi bagi solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan global. Fadli Zon juga menyoroti pentingnya penghentian perdagangan gelap benda budaya melalui kerja sama internasional dan pemanfaatan teknologi digital untuk pelacakan asal-usul benda budaya, serta perlunya integrasi kebijakan kebudayaan dengan strategi sosial-ekonomi nasional agar sektor budaya dan ekonomikreatif dapat menjadi motor pertumbuhan yang inklusif.
Fadli Zon menambahkan bahwa transformasi digital dan kecerdasan buatan harus dikelola secara etis dan transparan agar tidak mengancam hak para pencipta, serta bahwa kebudayaan berperan penting dalam menghadapi perubahan iklim melalui pengakuan terhadap kearifan lokal dan praktik tradisional sebagai sumber solusi berkelanjutan.
Delegasi Republik Indonesia dipimpin Menteri Kebudayaan yang turut berkontribusi aktif dalam perumusan dan pengesahan KwaDukuza Ministerial Declaration, hasil akhir yang menjadi rujukan bersama para Menteri Kebudayaan G20 dalam memperkuat peran kebudayaan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan dan solidaritas global.
Deklarasi KwaDukuza menegaskan kembali komitmen negara-negara G20 untuk memajukan peran kebudayaan dalam memperkuat solidaritas, dialog inklusif, dan kerja sama antarbangsa. Dokumen ini menetapkan empat prioritas utama, yaitu pelindungan dan restitusi warisan budaya, integrasi kebijakan kebudayaan dalam strategi sosial-ekonomi nasional, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk keberlanjutan budaya, serta penguatan peran kebudayaan dalam menghadapi perubahan iklim.
Dalam deklarasi ini, para Menteri sepakat pentingnya kerja sama internasional untuk menghentikan perdagangan gelap benda budaya, memperkuat penegakan hukum, serta mendorong dialog terbuka terkait pengembalian dan restitusi benda budaya kepada negara asalnya.
Deklarasi juga menekankan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Selain itu, deklarasi menyoroti pentingnya integrasi kebijakan kebudayaan dengan strategi pembangunan nasional untuk memastikan sektor budaya dan ekonomi kreatif berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja layak, dan penguatan kohesi sosial. Negara-negara G20 juga menegaskan perlunya tata kelola kecerdasan buatan yang transparan, adil, dan beretika, dengan menjamin perlindungan hak cipta serta hak moral dan ekonomi para pencipta. Kebudayaan juga diakui memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan iklim, dengan menempatkan pengetahuan lokal dan praktik tradisional sebagai sumber solusi berkelanjutan yang perlu diintegrasikan dalam kebijakan global.
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon menghadiri rangkaian G20 Culture Ministers Meeting pada tanggal 29–30 Oktober 2025, yang menjadi puncak dari rangkaian kegiatan G20 Kebudayaan tahun ini. Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon menegaskan bahwa pelindungan dan pemajuan kebudayaan bukan hanya urusan masa lalu, melainkan investasi bagi masa depan. Indonesia percaya bahwa kebudayaan adalah fondasi bagi solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan global. Fadli Zon juga menyoroti pentingnya penghentian perdagangan gelap benda budaya melalui kerja sama internasional dan pemanfaatan teknologi digital untuk pelacakan asal-usul benda budaya, serta perlunya integrasi kebijakan kebudayaan dengan strategi sosial-ekonomi nasional agar sektor budaya dan ekonomikreatif dapat menjadi motor pertumbuhan yang inklusif.
Fadli Zon menambahkan bahwa transformasi digital dan kecerdasan buatan harus dikelola secara etis dan transparan agar tidak mengancam hak para pencipta, serta bahwa kebudayaan berperan penting dalam menghadapi perubahan iklim melalui pengakuan terhadap kearifan lokal dan praktik tradisional sebagai sumber solusi berkelanjutan.