BPJPH Perkuat Layanan Halal di Daerah, Sejumlah UPT Mulai Bergerak Cepat
Tim langit 7
Rabu, 07 Januari 2026 - 10:17 WIB
BPJPH Perkuat Layanan Halal di Daerah, Sejumlah UPT Mulai Bergerak Cepat
LANGIT7.ID-Jakarta; Komitmen Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam memperkuat layanan jaminan produk halal di daerah semakin membuahkan bukti nyata. Begitu terbentuk, sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal langsung melakukan koordinasi strategis dengan stakeholder terkait dalam rangka memperkuat layanan Jaminan Produk Halal.
Di Semarang Jawa Tengah (Jateng), hari ini Balai PJPH Jateng melakukan pertemuan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jateng. Di pertemuan tersebut, Kepala Balai PJPH Jateng Ika Efrilia bersama jajaran pengawas JPH, diterima oleh Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jateng Adi Raharjo.
Pertemuan membuahkan kesepakatan pemanfaatan aset gedung yang berlokasi di Jl. Borobudur Selatan I Nomor 8, Kota Semarang. Kesepakatan ini sekaligus ditandai dengan serah terima kunci gedung yang selanjutnya akan digunakan sebagai kantor UPT Balai PJPH Jawa Tengah. Gedung selanjutnya difungsikan sebagai pusat penyelenggaraan layanan Jaminan Produk Halal bagi wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Sedangkan di Jawa Barat (Jabar), pada Selasa (6/1) Kepala Balai PJPH Jabar Imam Mutawakkil didampingi oleh Kasubbag TU Saepul Falah juga melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar. Pertemuan selain membahas penguatan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), juga langkah-langkah strategis dalam mengakselerasi pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) tahun 2026 yang di awal tahun ini telah dibuka oleh BPJPH dengan kuota sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi pelaku UMK.
Pada hari yang sama di kota Padang, Kepala Balai PJPH Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Ikrar Abdi juga melakukan pertemuan koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) milik Pemerintah Provinsi Sumbar, Elno Sabri. Pertemuan membahas dukungan percepatan sertifikasi halal bagi dapur rumah sakit dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Giziatau SPPG dalam penyediaan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain di tiga provinsi tersebut, upaya kolaboratif serupa juga dilakukan oleh UPT BPJPH baik Balai maupun Loka di provinsi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Maluku.
Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan bahwa langkah-langkah koordinatif yang dilaksanakan oleh UPT tersebut merupakan implementasi nyata dari penguatan peran BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara nasional.
Di Semarang Jawa Tengah (Jateng), hari ini Balai PJPH Jateng melakukan pertemuan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jateng. Di pertemuan tersebut, Kepala Balai PJPH Jateng Ika Efrilia bersama jajaran pengawas JPH, diterima oleh Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Provinsi Jateng Adi Raharjo.
Pertemuan membuahkan kesepakatan pemanfaatan aset gedung yang berlokasi di Jl. Borobudur Selatan I Nomor 8, Kota Semarang. Kesepakatan ini sekaligus ditandai dengan serah terima kunci gedung yang selanjutnya akan digunakan sebagai kantor UPT Balai PJPH Jawa Tengah. Gedung selanjutnya difungsikan sebagai pusat penyelenggaraan layanan Jaminan Produk Halal bagi wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Sedangkan di Jawa Barat (Jabar), pada Selasa (6/1) Kepala Balai PJPH Jabar Imam Mutawakkil didampingi oleh Kasubbag TU Saepul Falah juga melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar. Pertemuan selain membahas penguatan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), juga langkah-langkah strategis dalam mengakselerasi pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) tahun 2026 yang di awal tahun ini telah dibuka oleh BPJPH dengan kuota sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi pelaku UMK.
Pada hari yang sama di kota Padang, Kepala Balai PJPH Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Ikrar Abdi juga melakukan pertemuan koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) milik Pemerintah Provinsi Sumbar, Elno Sabri. Pertemuan membahas dukungan percepatan sertifikasi halal bagi dapur rumah sakit dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Giziatau SPPG dalam penyediaan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain di tiga provinsi tersebut, upaya kolaboratif serupa juga dilakukan oleh UPT BPJPH baik Balai maupun Loka di provinsi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Maluku.
Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan bahwa langkah-langkah koordinatif yang dilaksanakan oleh UPT tersebut merupakan implementasi nyata dari penguatan peran BPJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara nasional.