Perkuat Tata Kelola Dana Umat, Menag Gandeng Ahli Ekonomi Islam
Tim langit 7
Senin, 02 Maret 2026 - 07:15 WIB
Perkuat Tata Kelola Dana Umat, Menag Gandeng Ahli Ekonomi Islam
LANGIT7.ID-Jakarta; Menteri Agama Nasaruddin Umar, mengajak para pakar dan praktisi ekonomi syariah untuk bersinergi dengan Pemerintah dalam mentransformasi pengelolaan dana umat di Indonesia. Ia menekankan bahwa Kementerian Agama memerlukan perspektif segar dan keahlian profesional dari pihak eksternal untuk memperkuat tata kelola ekonomi Islam yang kredibel.
Hal ini disampaikan Menag saat memberikan sambutan pada Tasyakur Milad ke-22 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia dan Silaturahmi Stakeholders Ekonomi Islam di Jakarta.
"Kami membutuhkan masukan dan bantuan khusus dari para ahli di luar kementerian secara profesional, baik secara teoretis maupun praktis. Ini sangat penting, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian mari kita berikan muatan-muatan strategis terkait hal ini," ujar Menag dalam keterangannya, dikutip Senin (2/3/2026).
Menag mengangkat salah satu poin krusial yaitu rencana Pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Ia menargetkan agar rumusan dan gagasan konkret mengenai LPDU ini dapat diintensifkan, terutama dalam momentum Ramadan ini.
Menag menegaskan bahwa setiap langkah penguatan ekonomi ini harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, khususnya selaras dengan amanat UUD 1945 Pasal 33. Dalam upaya mendorong pemajuan ekonomi bangsa, Menag merefleksikan kembali prinsip ekonomi di zaman Rasulullah SAW. Ia memaparkan bahwa stabilitas keamanan adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi.
“Ekonomi itu butuh rasa aman. Rasulullah sudah mencontohkan, perdagangan baru bisa bangkit kalau ada stabilitas, maka gencatan senjata didahulukan. Saya juga ingatkan, jangan sampai kita merusak sumber daya seperti tanaman atau industri rakyat, sekalipun itu di wilayah lawan. Esensi ekonomi Islam adalah keberlanjutan tanpa riba dan tanpa praktik menimbun barang,” terang Menag.
Lebih lanjut, Menag memberikan catatan penting agar para pemikir ekonomi Islam tidak kehilangan jati diri. Ia mengingatkan agar tidak terjebak dalam pemikiran yang terlalu rasional-liberal tanpa akar teologis yang kuat.
Hal ini disampaikan Menag saat memberikan sambutan pada Tasyakur Milad ke-22 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia dan Silaturahmi Stakeholders Ekonomi Islam di Jakarta.
"Kami membutuhkan masukan dan bantuan khusus dari para ahli di luar kementerian secara profesional, baik secara teoretis maupun praktis. Ini sangat penting, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian mari kita berikan muatan-muatan strategis terkait hal ini," ujar Menag dalam keterangannya, dikutip Senin (2/3/2026).
Menag mengangkat salah satu poin krusial yaitu rencana Pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Ia menargetkan agar rumusan dan gagasan konkret mengenai LPDU ini dapat diintensifkan, terutama dalam momentum Ramadan ini.
Menag menegaskan bahwa setiap langkah penguatan ekonomi ini harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, khususnya selaras dengan amanat UUD 1945 Pasal 33. Dalam upaya mendorong pemajuan ekonomi bangsa, Menag merefleksikan kembali prinsip ekonomi di zaman Rasulullah SAW. Ia memaparkan bahwa stabilitas keamanan adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi.
“Ekonomi itu butuh rasa aman. Rasulullah sudah mencontohkan, perdagangan baru bisa bangkit kalau ada stabilitas, maka gencatan senjata didahulukan. Saya juga ingatkan, jangan sampai kita merusak sumber daya seperti tanaman atau industri rakyat, sekalipun itu di wilayah lawan. Esensi ekonomi Islam adalah keberlanjutan tanpa riba dan tanpa praktik menimbun barang,” terang Menag.
Lebih lanjut, Menag memberikan catatan penting agar para pemikir ekonomi Islam tidak kehilangan jati diri. Ia mengingatkan agar tidak terjebak dalam pemikiran yang terlalu rasional-liberal tanpa akar teologis yang kuat.