Fadli Zon Terima DPRD Jawa Barat, Raperda Kebudayaan Diselaraskan dengan Pusat
Tim langit 7
Kamis, 30 April 2026 - 22:27 WIB
Fadli Zon Terima DPRD Jawa Barat, Raperda Kebudayaan Diselaraskan dengan Pusat
LANGIT7.ID-Jakarta; Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemajuan Kebudayaan dari DPRD Jawa Barat di kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan Raperda Pemajuan Kebudayaan di Jawa Barat.
Ketua DPRD Jawa Barat, Bucky Wibawa, menyampaikan bahwa penyusunan raperda ini perlu selarasan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan serta kebutuhan riil di daerah. Dirinya juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat, termasuk dalam aspek kebijakan dan pendanaan.
“Kami berharap Perda ini tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi juga mendapat dukungan konkret agar kebudayaan di Jawa Barat dapat berkembang dan menjadi bagian dari pembangunan. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).
Ketua Pansus, Ahab Siabudin, menegaskan bahwa kebudayaan perlu menjadi fondasi dalam pembangunan daerah. Dirinya menilai penguatan peran pemerintah pusat penting agar kebijakan kebudayaan di daerah lebih terarah dan berkelanjutan. “Kebudayaan harus menjadi warna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, perlu ada penguatan dari pusat agar kebudayaan menjadi arus utama dalam pembangunan daerah, termasuk dalam aspek penganggaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Zaini Alif selaku Tim Penyusunan Raperda menjelaskan bahwa Jawa Barat memiliki karakter multietnis dengan keragaman budaya yang tersebar di berbagai wilayah. Dirinya berharap, Raperda ini dapat menjadi jawaban dalam mengakomodasi keragaman tersebut melalui struktur pengaturannya. “Keragaman budaya di Jawa Barat menjadi tantangan sekaligus kekuatan yang kami rumuskan dalam Raperda ini,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kebudayaan menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan upaya dari DPRD Jawa Barat dalam penyusunan Raperda serta menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat pemajuan kebudayaan melalui kolaborasi lintas tingkat pemerintahan. Beliau menekankan bahwa kebudayaan memiliki peran strategis sebagai soft power sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. “Budaya kita sangat kaya, termasuk dari Jawa Barat dengan berbagai ekspresi seni hingga warisan budayanya. Budaya menjadi kekuatan yang tidak akan habis dan dapat menjadi motor penggerak ekonomi melalui industri budaya dan kreatif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menbud Fadli Zon menyoroti potensi besar Jawa Barat yang perlu terus diperkuat melalui promosi, pengembangan ekosistem, serta pemanfaatan ruang-ruang budaya secara produktif oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “Kami terus mendorong agar ekspresi budaya di Jawa Barat semakin hidup, termasuk melalui festival, revitalisasi situs budaya, dan penguatan komunitas seni. Semoga DPRD dan Pemprov Jawa Barat bisa terus bekerja sama dengan kami dalam mendorong pemajuan kebudayaan di daerah,” tambahnya.
Ketua DPRD Jawa Barat, Bucky Wibawa, menyampaikan bahwa penyusunan raperda ini perlu selarasan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan serta kebutuhan riil di daerah. Dirinya juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat, termasuk dalam aspek kebijakan dan pendanaan.
“Kami berharap Perda ini tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi juga mendapat dukungan konkret agar kebudayaan di Jawa Barat dapat berkembang dan menjadi bagian dari pembangunan. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).
Ketua Pansus, Ahab Siabudin, menegaskan bahwa kebudayaan perlu menjadi fondasi dalam pembangunan daerah. Dirinya menilai penguatan peran pemerintah pusat penting agar kebijakan kebudayaan di daerah lebih terarah dan berkelanjutan. “Kebudayaan harus menjadi warna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, perlu ada penguatan dari pusat agar kebudayaan menjadi arus utama dalam pembangunan daerah, termasuk dalam aspek penganggaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Zaini Alif selaku Tim Penyusunan Raperda menjelaskan bahwa Jawa Barat memiliki karakter multietnis dengan keragaman budaya yang tersebar di berbagai wilayah. Dirinya berharap, Raperda ini dapat menjadi jawaban dalam mengakomodasi keragaman tersebut melalui struktur pengaturannya. “Keragaman budaya di Jawa Barat menjadi tantangan sekaligus kekuatan yang kami rumuskan dalam Raperda ini,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kebudayaan menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan upaya dari DPRD Jawa Barat dalam penyusunan Raperda serta menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat pemajuan kebudayaan melalui kolaborasi lintas tingkat pemerintahan. Beliau menekankan bahwa kebudayaan memiliki peran strategis sebagai soft power sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. “Budaya kita sangat kaya, termasuk dari Jawa Barat dengan berbagai ekspresi seni hingga warisan budayanya. Budaya menjadi kekuatan yang tidak akan habis dan dapat menjadi motor penggerak ekonomi melalui industri budaya dan kreatif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menbud Fadli Zon menyoroti potensi besar Jawa Barat yang perlu terus diperkuat melalui promosi, pengembangan ekosistem, serta pemanfaatan ruang-ruang budaya secara produktif oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “Kami terus mendorong agar ekspresi budaya di Jawa Barat semakin hidup, termasuk melalui festival, revitalisasi situs budaya, dan penguatan komunitas seni. Semoga DPRD dan Pemprov Jawa Barat bisa terus bekerja sama dengan kami dalam mendorong pemajuan kebudayaan di daerah,” tambahnya.