Kemenag Susun Naskah Akademik RUU Pencegahan LGBTQ
Ahmad zuhdi
Selasa, 17 November 2026 - 10:28 WIB
Kemenag Susun Naskah Akademik RUU Pencegahan LGBTQ
Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat komitmennya dalam upaya pencegahan penyebaran Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) dengan tengah menyusun naskah akademik rancangan undang-undang pencegahan penyebaran budaya tersebut.
Penyusunan naskah akademik RUU ini dikawal langsung oleh Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i dengan melibatkan para pemuka agama, akademisi, praktisi hukum, serta Komisi VIII DPR.
Ketua Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran LGBTQ, Iswandi Syahputra, menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029.
"Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyebaran budaya LGBTQ merupakan salah satu ancaman pertahanan negara non-militer," tutur Iswandi yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan di Jakarta, pada Senin (16/11/2026).
Iswandi menjelaskan bahwa respons cepat Kementerian Agama terhadap Peraturan Presiden tersebut diwujudkan melalui penerbitan KMA Nomor 1115 tentang Tim Kerja Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ pada Kementerian Agama.
Ia memaparkan bahwa pada mulanya tim kerja merumuskan dua pendekatan utama, yakni langkah preventif di bagian hulu melalui insersi kurikulum pencegahan LGBTQ pada mata pelajaran keagamaan, serta di bagian hilir dengan menyusun pedoman bagi para penyuluh keagamaan di daerah.
Menanggapi usulan dari Ketua Komisi VIII DPR RI dalam pertemuan sebelumnya, ruang lingkup kerja tim akhirnya diperluas untuk menyusun naskah akademik rancangan undang-undang (RUU) pencegahan penyebaran LGBTQ karena kampanye kelompok tersebut dinilai telah masuk secara terbuka ke ruang moral publik.
Penyusunan naskah akademik RUU ini dikawal langsung oleh Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i dengan melibatkan para pemuka agama, akademisi, praktisi hukum, serta Komisi VIII DPR.
Ketua Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran LGBTQ, Iswandi Syahputra, menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029.
"Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyebaran budaya LGBTQ merupakan salah satu ancaman pertahanan negara non-militer," tutur Iswandi yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan di Jakarta, pada Senin (16/11/2026).
Iswandi menjelaskan bahwa respons cepat Kementerian Agama terhadap Peraturan Presiden tersebut diwujudkan melalui penerbitan KMA Nomor 1115 tentang Tim Kerja Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ pada Kementerian Agama.
Ia memaparkan bahwa pada mulanya tim kerja merumuskan dua pendekatan utama, yakni langkah preventif di bagian hulu melalui insersi kurikulum pencegahan LGBTQ pada mata pelajaran keagamaan, serta di bagian hilir dengan menyusun pedoman bagi para penyuluh keagamaan di daerah.
Menanggapi usulan dari Ketua Komisi VIII DPR RI dalam pertemuan sebelumnya, ruang lingkup kerja tim akhirnya diperluas untuk menyusun naskah akademik rancangan undang-undang (RUU) pencegahan penyebaran LGBTQ karena kampanye kelompok tersebut dinilai telah masuk secara terbuka ke ruang moral publik.