Kritisi Kebijakan Pajak, KH Cholil Nafis Usulkan Optimalisasi Zakat
Ahmad zuhdi
Selasa, 17 November 2026 - 22:32 WIB
Kritisi Kebijakan Pajak, KH Cholil Nafis Usulkan Optimalisasi Zakat
Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menyampaikan pandangan kritis sekaligus solusi konstruktif terkait kebijakan perpajakan nasional serta tantangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui ulasan yang merujuk pada pemikiran cendekiawan Muslim Ibnu Khaldun, ia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menetapkan tarif dan kenaikan pajak.
Mengutip pandangan klasik Ibnu Khaldun, Kiai Cholil menyoroti prinsip ekonomi fiskal bahwa pajak yang ringan akan mendatangkan pendapatan yang besar bagi negara, sebaliknya pajak yang terlalu berat justru akan menghasilkan pendapatan yang kecil. Jika tarif pajak dipatok terlalu tinggi hingga memberatkan, para pelaku usaha dikhawatirkan akan kehilangan motivasi untuk berproduksi akibat tergerusnya margin keuntungan.
"Menurut Ibnu Khaldun: 'pajak yg ringan menghasilkan pendapatan yang besar, dan pajak yang berat menghasilkan pendapatan yang kecil,'" tulis KH Cholil Nafis dalam ulasan di Instagramnya, dikutip Selasa (17/11/2026).
Ia juga menegaskan bahwa persoalan pajak bukan sekadar kalkulasi angka semata. Menaikkan tarif pajak secara agresif di tengah tekanan daya beli masyarakat dinilai sangat berbahaya karena berisiko mematikan sektor usaha formal serta memicu migrasi pelaku usaha ke sektor informal (shadow economy) yang sulit dijangkau oleh instrumen perpajakan.
Oleh karena itu, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan RI disarankan untuk mencari sumber pembiayaan alternatif di luar pajak guna menopang APBN, dengan tetap memastikan sasaran objek pajak difokuskan pada sektor usaha skala besar. Selain itu, ia mengusulkan agar negara mulai mempertimbangkan pengakuan zakat sebagai komponen pengurang pajak guna memaksimalkan potensi penerimaan demi kemaslahatan umat.
Dalam aspek kepatuhan fiskal, Kiai Cholil menekankan pentingnya unsur kepercayaan publik (trust). Berdasarkan teori Ibnu Khaldun, kepatuhan masyarakat membayar pajak sangat bergantung pada persepsi keadilan.
Apabila wajib pajak melihat pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, bersih dari korupsi, serta dikembalikan sepenuhnya dalam bentuk pelayanan publik yang prima, maka resistensi masyarakat terhadap pajak diyakini akan menurun drastis.
Mengutip pandangan klasik Ibnu Khaldun, Kiai Cholil menyoroti prinsip ekonomi fiskal bahwa pajak yang ringan akan mendatangkan pendapatan yang besar bagi negara, sebaliknya pajak yang terlalu berat justru akan menghasilkan pendapatan yang kecil. Jika tarif pajak dipatok terlalu tinggi hingga memberatkan, para pelaku usaha dikhawatirkan akan kehilangan motivasi untuk berproduksi akibat tergerusnya margin keuntungan.
"Menurut Ibnu Khaldun: 'pajak yg ringan menghasilkan pendapatan yang besar, dan pajak yang berat menghasilkan pendapatan yang kecil,'" tulis KH Cholil Nafis dalam ulasan di Instagramnya, dikutip Selasa (17/11/2026).
Ia juga menegaskan bahwa persoalan pajak bukan sekadar kalkulasi angka semata. Menaikkan tarif pajak secara agresif di tengah tekanan daya beli masyarakat dinilai sangat berbahaya karena berisiko mematikan sektor usaha formal serta memicu migrasi pelaku usaha ke sektor informal (shadow economy) yang sulit dijangkau oleh instrumen perpajakan.
Oleh karena itu, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan RI disarankan untuk mencari sumber pembiayaan alternatif di luar pajak guna menopang APBN, dengan tetap memastikan sasaran objek pajak difokuskan pada sektor usaha skala besar. Selain itu, ia mengusulkan agar negara mulai mempertimbangkan pengakuan zakat sebagai komponen pengurang pajak guna memaksimalkan potensi penerimaan demi kemaslahatan umat.
Dalam aspek kepatuhan fiskal, Kiai Cholil menekankan pentingnya unsur kepercayaan publik (trust). Berdasarkan teori Ibnu Khaldun, kepatuhan masyarakat membayar pajak sangat bergantung pada persepsi keadilan.
Apabila wajib pajak melihat pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, bersih dari korupsi, serta dikembalikan sepenuhnya dalam bentuk pelayanan publik yang prima, maka resistensi masyarakat terhadap pajak diyakini akan menurun drastis.
(zhd)