Kawal UU Perampasan Aset, Rieke Desak Pemerintah Hentikan Ulur Waktu
Ahmad zuhdi
Kamis, 19 November 2026 - 18:32 WIB
Kawal UU Perampasan Aset, Rieke Desak Pemerintah Hentikan Ulur Waktu
Anggota Komisi XIII DPR RI Bidang Hukum dan HAM, Rieke Diah Pitaloka menyerukan pengawalan ketat terhadap regulasi turunan pasca-disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset agar tidak mengalami perlambatan implementasi atau istilahnya "kopling" regulasi.
Rapat Paripurna ke-13 DPR RI pada Kamis (19/11/2026) secara resmi telah menyetujui RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. Regulasi yang dirintis sejak tahun 2008 ini telah melalui pembahasan intensif Panitia Kerja (Panja) dengan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelum akhirnya disepakati pada Tingkat I oleh Komisi III bersama Pemerintah pada 18 November lalu.
Rieke menekankan urgensi untuk mengawal proses pengundangan, penyusunan aturan pelaksana, serta penataan kelembagaan. Langkah ini krusial guna mencegah tertundanya eksekusi aset, terhambatnya pemulihan hak korban, penyusutan nilai ekonomi aset sitaan, serta tertutupnya ruang impunitas bagi para pelaku kejahatan.
Ia menyoroti bahwa hingga 19 November 2026, sejumlah regulasi turunan dari undang-undang strategis lainnya masih belum terkonfirmasi kejelasannya, mulai dari aturan pengawasan dan jaminan sosial Pekerja Rumah Tangga (PRT), Dana Abadi Korban serta penguatan LPSK (21 April), pengoperasian Badan Reforma Agraria Nasional (22 September), hingga penataan lembaga SDI dan penyesuaian Peraturan Pemerintah (PP) ketenagakerjaan (6 Oktober).
"Pemerintah, mandat mana berjalan atau tertahan? Siapa penanggung jawabnya, kapan selesai?," tegas Rieke mempertanyakan akuntabilitas penyelesaian berbagai mandat legislasi tersebut.
Dalam pernyataan sikapnya, Rieke menyampaikan tiga rekomendasi utama yang harus segera dijalankan. Pertama, pimpinan DPR memiliki waktu 7 hari untuk menyampaikan naskah kepada Presiden yang memiliki tenggat 30 hari untuk menandatanganinya, di mana apabila tenggat terlewati maka RUU tetap sah menjadi UU, sehingga Menteri Sekretaris Negara diminta segera mengundangkannya dalam Lembaran Negara dan membuka naskah resminya kepada publik.
Kedua, pemerintah diminta segera mengumumkan tenggat waktu penerbitan PP maupun Peraturan Presiden (Perpres) serta menuntaskan penataan lembaga dari kelima undang-undang terkait. PP tersebut harus mengatur secara rinci penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, lelang, hingga pemanfaatan aset untuk kepentingan publik dan bagi hasil lintas negara demi memulihkan hak korban serta melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik, sementara Perpres wajib memperjelas mandat Badan Pengelola Aset dengan pengawasan independen dan seleksi yang transparan.
Rapat Paripurna ke-13 DPR RI pada Kamis (19/11/2026) secara resmi telah menyetujui RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. Regulasi yang dirintis sejak tahun 2008 ini telah melalui pembahasan intensif Panitia Kerja (Panja) dengan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebelum akhirnya disepakati pada Tingkat I oleh Komisi III bersama Pemerintah pada 18 November lalu.
Rieke menekankan urgensi untuk mengawal proses pengundangan, penyusunan aturan pelaksana, serta penataan kelembagaan. Langkah ini krusial guna mencegah tertundanya eksekusi aset, terhambatnya pemulihan hak korban, penyusutan nilai ekonomi aset sitaan, serta tertutupnya ruang impunitas bagi para pelaku kejahatan.
Ia menyoroti bahwa hingga 19 November 2026, sejumlah regulasi turunan dari undang-undang strategis lainnya masih belum terkonfirmasi kejelasannya, mulai dari aturan pengawasan dan jaminan sosial Pekerja Rumah Tangga (PRT), Dana Abadi Korban serta penguatan LPSK (21 April), pengoperasian Badan Reforma Agraria Nasional (22 September), hingga penataan lembaga SDI dan penyesuaian Peraturan Pemerintah (PP) ketenagakerjaan (6 Oktober).
"Pemerintah, mandat mana berjalan atau tertahan? Siapa penanggung jawabnya, kapan selesai?," tegas Rieke mempertanyakan akuntabilitas penyelesaian berbagai mandat legislasi tersebut.
Dalam pernyataan sikapnya, Rieke menyampaikan tiga rekomendasi utama yang harus segera dijalankan. Pertama, pimpinan DPR memiliki waktu 7 hari untuk menyampaikan naskah kepada Presiden yang memiliki tenggat 30 hari untuk menandatanganinya, di mana apabila tenggat terlewati maka RUU tetap sah menjadi UU, sehingga Menteri Sekretaris Negara diminta segera mengundangkannya dalam Lembaran Negara dan membuka naskah resminya kepada publik.
Kedua, pemerintah diminta segera mengumumkan tenggat waktu penerbitan PP maupun Peraturan Presiden (Perpres) serta menuntaskan penataan lembaga dari kelima undang-undang terkait. PP tersebut harus mengatur secara rinci penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, lelang, hingga pemanfaatan aset untuk kepentingan publik dan bagi hasil lintas negara demi memulihkan hak korban serta melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik, sementara Perpres wajib memperjelas mandat Badan Pengelola Aset dengan pengawasan independen dan seleksi yang transparan.