Sinergitas Mewujudkan Ekosistem Kendaraan Listrik
Mahmuda attar hussein
Senin, 06 Desember 2021 - 09:21 WIB
SPKLU milik PLN untuk kendaraan listrik. Foto: Humas PLN
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait program transisi energi beberapa waktu lalu, berbagai pihak kini terus mendorong terwujudnya ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
Sinergitas ini tercermin melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, PLN dan Grab dalam diskusi bertema 'Mengakses Ekosistem Kendaraan Listrik' pada Jumat (3/12).
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Sony Sulaksono mengatakan pemerintah mendukung penuh ekosistem kendaraan listrik.
Baca juga: PLN Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru
Bukti dukungan ini, Kementerian Perindustrian bakal mengeluarkan aturan baru untuk mengganti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
"Dengan ada kebijakan peta jalan industri KBLBB dan relaksasi penghitungan TKDN diharapkan dapat mendukung akselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia," kata Sony.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kemenkeu Oza Olavia menyatakan pemerintah akan mengkaji usulan tersebut. Menurutnya, Kemenkeu terbuka terhadap masukan untuk mendorong peralihan penggunaan mobil yang lebih ramah lingkungan.
Sinergitas ini tercermin melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, PLN dan Grab dalam diskusi bertema 'Mengakses Ekosistem Kendaraan Listrik' pada Jumat (3/12).
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Sony Sulaksono mengatakan pemerintah mendukung penuh ekosistem kendaraan listrik.
Baca juga: PLN Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru
Bukti dukungan ini, Kementerian Perindustrian bakal mengeluarkan aturan baru untuk mengganti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
"Dengan ada kebijakan peta jalan industri KBLBB dan relaksasi penghitungan TKDN diharapkan dapat mendukung akselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia," kata Sony.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kemenkeu Oza Olavia menyatakan pemerintah akan mengkaji usulan tersebut. Menurutnya, Kemenkeu terbuka terhadap masukan untuk mendorong peralihan penggunaan mobil yang lebih ramah lingkungan.