Berdampak pada APBN, Perang Rusia-Ukraina Diharapkan Tak Lama
Redaksi
Selasa, 08 Maret 2022 - 10:30 WIB
Ilustrasi. Foto: Istimewa.
Perang Rusia-Ukraine diharapkan tidak berlangsung lama, karena selain berdampak buruk bagi ekonomi global, akan menambah beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akibat kenaikan harga minyak dunia yang telah mencapai 120 USD/barrel. Sementara asumsi APBN masih di harga 63 USD/barrel dan meningkatkan juga beban subsidi energi.
Hal itu disampaikan Wakil Rektor Universitas Paramadina Dr Handi Risza dalam diskusi secara daring, Senin (7/3/2022) malam. "Kondisi ini merupakan tantangan kebijakan fiskal yang tidak mudah dan harus diatasi oleh pemerintah dan DPR," kata Handi dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (8/3/2022).
Terlebih, lanjut dia, dalam 6-7 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi nasional hanya berkisar lima persen per tahun. Ketimbang era orde baru yang dapat mencapai 7-8 persen atau era presiden SBY yang di 6,5 persen. "Jadi masih belum ideal dan sesungguhnya ekonomi tidak baik-baik saja sejak sebelum covid dan lebih mungkin berat setelah covid dan tarjadi perang Rusia Ukraina," ujarnya.
Baca Juga:Ini Instrumen Investasi Syariah yang Cocok untuk Pemula
Ada juga ancaman midle income trap. Menurut dia, pandemi covid 19 meluluhlantakkan kondisi perekonomian sejak reformasi 1998, dengan terjadinya resesi triwulan 2/2020-triwulan 4/2020. Baru ada recovery pada triwulan 2/2021 dan drop lagi di triwulan dua, lalu tumbuh lagi di triwulan 3-4/2021. Belum lagi biaya pemulihan Covid-19 melebihi nilai Rp1000 triliun pada pemulihan ekonomi nasional (PEN) satu dan PEN dua.
"Defisit juga melebihi batas undang-undang tiga persen.menjadi 6,34 persen. Belum lagi nilai hutang yang meningkat tajam," ujar dia.
Handi menjelaskan, hampir 80 persen penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Tetapi di lingkungan ASEAN, tingkat rasion penerimaan pajak domestik terhadap pdb dapat dikatakan menjadi terendah (hanya 9,11 persen) dan belum bisa meningkat di atas 10 persen nilai tax ratio.
Hal itu disampaikan Wakil Rektor Universitas Paramadina Dr Handi Risza dalam diskusi secara daring, Senin (7/3/2022) malam. "Kondisi ini merupakan tantangan kebijakan fiskal yang tidak mudah dan harus diatasi oleh pemerintah dan DPR," kata Handi dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (8/3/2022).
Terlebih, lanjut dia, dalam 6-7 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi nasional hanya berkisar lima persen per tahun. Ketimbang era orde baru yang dapat mencapai 7-8 persen atau era presiden SBY yang di 6,5 persen. "Jadi masih belum ideal dan sesungguhnya ekonomi tidak baik-baik saja sejak sebelum covid dan lebih mungkin berat setelah covid dan tarjadi perang Rusia Ukraina," ujarnya.
Baca Juga:Ini Instrumen Investasi Syariah yang Cocok untuk Pemula
Ada juga ancaman midle income trap. Menurut dia, pandemi covid 19 meluluhlantakkan kondisi perekonomian sejak reformasi 1998, dengan terjadinya resesi triwulan 2/2020-triwulan 4/2020. Baru ada recovery pada triwulan 2/2021 dan drop lagi di triwulan dua, lalu tumbuh lagi di triwulan 3-4/2021. Belum lagi biaya pemulihan Covid-19 melebihi nilai Rp1000 triliun pada pemulihan ekonomi nasional (PEN) satu dan PEN dua.
"Defisit juga melebihi batas undang-undang tiga persen.menjadi 6,34 persen. Belum lagi nilai hutang yang meningkat tajam," ujar dia.
Handi menjelaskan, hampir 80 persen penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Tetapi di lingkungan ASEAN, tingkat rasion penerimaan pajak domestik terhadap pdb dapat dikatakan menjadi terendah (hanya 9,11 persen) dan belum bisa meningkat di atas 10 persen nilai tax ratio.