Pemerintah Pastikan Ketersediaan Minyak Goreng Selama Ramadhan Aman
Hasanah syakim
Selasa, 29 Maret 2022 - 04:00 WIB
ilustrasi (foto: LANGIT7.ID/ iStock)
Direktur Jenderal Industri Argo Kemenperin, Putu Juli Ardika mengupayakan ketersediaan minyak goreng curah sebelum Ramadhan dan Idul Fitri sudah sampai kepada masyarakat. Saat ini produk minyak goreng curah tersebut terus digelontarkan pemerintah secara bertahap.
Menurut Putu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memastikan dan menjanjikan stok minyak goreng selama Ramadhan aman.
“Terkait penerapan aturan baru, Kemenperin tengah merealisasikannya. Saat ini, pemerintah tengah berupaya mengubah pendekatan. Kita sedang bekerja, mohon diberikan waktu untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang pendekatannya ke industri," kata Putu dalam keterangan persnya Senin (28/3/2022).
Baca juga:Operasi Pasar Minyak Goreng Munculkan Toleransi Beragama
Pemerintah merombak total kebijakan terkait minyak goreng sawit (MGS) curah. Dari semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri. Hal itu dilakukan karena kebijakan MGS curah berbasis perdagangan terbukti tidak efektif menjaga pasokan. Harga MGS bagi masyarakat, pelaku usaha mikro, dan usaha kecil pun tak stabil.
“Dengan kebijakan berbasis industri, pemerintah berharap bisa mengatur bahan baku, produksi, dan distribusi MGS curah dengan lebih baik. Dengan begitu, pasokannya selalu tersedia dengan harga yang sesuai harga eceran tertinggi (HET),” ujarnya.
Kebijakan berbasis industri ini juga diperkuat dengan penggunaan teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah). Sistem ini diharapkan bisa memperketat pengelolaan dan pengawasan.
Menurut Putu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memastikan dan menjanjikan stok minyak goreng selama Ramadhan aman.
“Terkait penerapan aturan baru, Kemenperin tengah merealisasikannya. Saat ini, pemerintah tengah berupaya mengubah pendekatan. Kita sedang bekerja, mohon diberikan waktu untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang pendekatannya ke industri," kata Putu dalam keterangan persnya Senin (28/3/2022).
Baca juga:Operasi Pasar Minyak Goreng Munculkan Toleransi Beragama
Pemerintah merombak total kebijakan terkait minyak goreng sawit (MGS) curah. Dari semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri. Hal itu dilakukan karena kebijakan MGS curah berbasis perdagangan terbukti tidak efektif menjaga pasokan. Harga MGS bagi masyarakat, pelaku usaha mikro, dan usaha kecil pun tak stabil.
“Dengan kebijakan berbasis industri, pemerintah berharap bisa mengatur bahan baku, produksi, dan distribusi MGS curah dengan lebih baik. Dengan begitu, pasokannya selalu tersedia dengan harga yang sesuai harga eceran tertinggi (HET),” ujarnya.
Kebijakan berbasis industri ini juga diperkuat dengan penggunaan teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah). Sistem ini diharapkan bisa memperketat pengelolaan dan pengawasan.