PWNU DKI Jakarta: Pengganti Anies Harus Pahami Kompleksitas Ibu Kota
Fajar adhitya
Rabu, 07 September 2022 - 19:57 WIB
Kompleksitas warga DKI Jakarta salah satunya di bidang transportasi (foto: Langit7/iStock)
Nahdlatul Ulama wilayah DKI Jakarta menginginkan PJ Gubernur DKI Jakarta harus memahami kompleksitas ibu kota. Pengurus Wilayah NU (PWNU) DKI Jakarta berharap figur pengganti Anies Baswedan adalah seorang yang solutif dan paham seluk-beluk kehidupan masyarakat.
“Masalah di Jakarta sangat kompleks, Kami paham betul karena setiap hari ada saja yang datang cerita tentang masalah di Jakarta. Pj Gubernur DKI Jakarta selanjutnya harus memiliki pengetahuan tentang itu," kata Ketua PWNU DKI Jakarta, Samsul Maarif kepada Lagit7.id, Rabu (7/9/2022).
Karenanya, PWNU DKI Jakarta mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri mempertimbangkan upaya uji publik terhadap nama-nama yang disetorkan. Paling tidak, katanya, uji publik bisa menguatkan pertimbangan Kemendagri dan Presiden.
Baca juga:PAN Ingin Pj Gubernur DKI Selevel Anies Baswedan
"Boleh melibatkan Ormas, NGO dan pakar yang tahu betul kondisi Jakarta saat ini. Terlebih kita sama-sama punya cita-cita memajukan Jakarta," kata Samsul.
Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta bakal berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. DPRD DKI Jakarta menyepakat rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 pada 13 September 2022.
“Memang tidak dirinci aturan uji publik ini dalam menentukan Pj, paling tidak, hasil uji publik nantinya dapat menjadi pertimbangan. Ini usulan kami agar masyarakat setidaknya dapat mengetahui kelaikan pemimpinnya," imbuh Samsul
“Masalah di Jakarta sangat kompleks, Kami paham betul karena setiap hari ada saja yang datang cerita tentang masalah di Jakarta. Pj Gubernur DKI Jakarta selanjutnya harus memiliki pengetahuan tentang itu," kata Ketua PWNU DKI Jakarta, Samsul Maarif kepada Lagit7.id, Rabu (7/9/2022).
Karenanya, PWNU DKI Jakarta mengusulkan agar Kementerian Dalam Negeri mempertimbangkan upaya uji publik terhadap nama-nama yang disetorkan. Paling tidak, katanya, uji publik bisa menguatkan pertimbangan Kemendagri dan Presiden.
Baca juga:PAN Ingin Pj Gubernur DKI Selevel Anies Baswedan
"Boleh melibatkan Ormas, NGO dan pakar yang tahu betul kondisi Jakarta saat ini. Terlebih kita sama-sama punya cita-cita memajukan Jakarta," kata Samsul.
Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta bakal berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. DPRD DKI Jakarta menyepakat rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 pada 13 September 2022.
“Memang tidak dirinci aturan uji publik ini dalam menentukan Pj, paling tidak, hasil uji publik nantinya dapat menjadi pertimbangan. Ini usulan kami agar masyarakat setidaknya dapat mengetahui kelaikan pemimpinnya," imbuh Samsul