Sumbang Kontribusi PDB 60 Persen, Sayang! UMKM Belum Berikan Nilai Tambah
Mahmuda attar hussein
Jum'at, 20 Agustus 2021 - 23:29 WIB
Ilustrasi sumbangan UMKM bagi PDB. Langit7/Istock
Peranan UMKM dalam situasi pandemi ini cukup signifikan, terutama sebagai penggerak perekonomian. Setidaknya, UMKM berperan dalam menyerap tenaga kerja hingga mencapai 97 persen, jumlah unit usaha 99,9 persen, dan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61 persen.
Senior Researcher INDEF, Aviliani mengatakan, Indonesia tidak boleh berbangga diri dengan capaian tersebut. Sebab, kenyataannya UMKM hanya memiliki nilai ekspor sebesar 14 persen dan tidak memiliki nilai rantai pasok global yang cukup tinggi.
“Dengan posisi seperti ini, kita perlu strategi yang mengarah kepada kenaikan kelas kepada para UMKM. Kalau tidak, dikhawatirkan sektor ini akan terkena dampak signifikan. Jadi artinya untuk menuju ekonomi di kemerdekaan Indonesia 100 tahun rasanya cukup sulit,” ujarnya dalam Webinar Outlook Perekonomian Global dan Indonesia, Jumat (20/8).
Baca juga:Lantik Deputi Kewirausahaan, Teten: Rasio Kewirausahaan Indonesia 4 Persen 2024
Menurutnya dari sisi lapangan usaha, insentif perlu dilakukan. Sehingga anggaran pemerintah, khususnya untuk UMKM dialihkan menjadi bentuk insetif.
“Kenyataannya anggaran yang dilakukan pemerintah menyebabkan dua kategori yang terjadi di UMKM, yakni UMKM merpati dan mandiri. Merpati ini mereka muncul ketika ada ada bantuan, tapi ketika tidak ada bantuan mereka lari seperti merpati. Tapi yang mandiri, mau ada bantuan atau tidak mereka tetap jalan,” jelasnya.
Sehingga sustainability tersebut, lanjut Aviliani, hanya bisa dijalankan lewat sistem insentif. Jika bantuan sosial dilakukan dalam bentuk uang secara langsung oleh pemerintah, dikhawatirkan akan kecenderungan bantuan tidak berjalan.
Senior Researcher INDEF, Aviliani mengatakan, Indonesia tidak boleh berbangga diri dengan capaian tersebut. Sebab, kenyataannya UMKM hanya memiliki nilai ekspor sebesar 14 persen dan tidak memiliki nilai rantai pasok global yang cukup tinggi.
“Dengan posisi seperti ini, kita perlu strategi yang mengarah kepada kenaikan kelas kepada para UMKM. Kalau tidak, dikhawatirkan sektor ini akan terkena dampak signifikan. Jadi artinya untuk menuju ekonomi di kemerdekaan Indonesia 100 tahun rasanya cukup sulit,” ujarnya dalam Webinar Outlook Perekonomian Global dan Indonesia, Jumat (20/8).
Baca juga:Lantik Deputi Kewirausahaan, Teten: Rasio Kewirausahaan Indonesia 4 Persen 2024
Menurutnya dari sisi lapangan usaha, insentif perlu dilakukan. Sehingga anggaran pemerintah, khususnya untuk UMKM dialihkan menjadi bentuk insetif.
“Kenyataannya anggaran yang dilakukan pemerintah menyebabkan dua kategori yang terjadi di UMKM, yakni UMKM merpati dan mandiri. Merpati ini mereka muncul ketika ada ada bantuan, tapi ketika tidak ada bantuan mereka lari seperti merpati. Tapi yang mandiri, mau ada bantuan atau tidak mereka tetap jalan,” jelasnya.
Sehingga sustainability tersebut, lanjut Aviliani, hanya bisa dijalankan lewat sistem insentif. Jika bantuan sosial dilakukan dalam bentuk uang secara langsung oleh pemerintah, dikhawatirkan akan kecenderungan bantuan tidak berjalan.