PDIP Desak Menteri 'Antitesis Jokowi' Tarik Diri dari Pemerintahan
Garry Talentedo Kesawa
Sabtu, 31 Desember 2022 - 05:00 WIB
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. (Foto: Langit7.id/Muhajirin)
Sekretris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mendorong partai politik (parpol) yang mencalonkan sosok 'Antitesis Jokowi' agar memiliki kesadaran politik untuk menarik diri dari koalisi pemerintahan. Hal tersebut disampaikan Hasto menanggapi soal wacana reshuffle kabinet yang belakangan kian menguat.
Hasto mulanya mengatakan reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan berdasarkan kehendak Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia kemudian berbicara soal konteks sosial dan politik yang saat ini terjadi.
"Reshuffle kabinet itu hanya bisa dilakukan atas hendak dari Bapak Presiden. Kalau kita liat konteks sosial, politik, dan juga internasional, tekanan terhadap perekonomian global akibat tekanan geopolitik itu kan sangat nyata," kata Hastodalam konferensi pers secara daring bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023', Jumat (30/12/2022).
Baca Juga:Respons Isu Reshuffle, PAN Tetap Ikuti Arahan Jokowi
Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat beberapa waktu lalu yang meminta dua menteri NasDem, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi. Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Mentan terkait ekspor beras ke China, berbeda jauh dengan faktanya.
"Apa yang dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP, karena ketika menghadapi krisis tersebut, ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan. Untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang, karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah mempelopori hal tersebut," ujar Hasto.
Atas hal tersebut, Hasto meminta seluruh menteri bekerja keras mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan habis pada 2024. Jika ada menteri yang terkena reshuffle, Hasto menilai hal tersebut bukanlah bagian dari politik.
Hasto mulanya mengatakan reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan berdasarkan kehendak Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia kemudian berbicara soal konteks sosial dan politik yang saat ini terjadi.
"Reshuffle kabinet itu hanya bisa dilakukan atas hendak dari Bapak Presiden. Kalau kita liat konteks sosial, politik, dan juga internasional, tekanan terhadap perekonomian global akibat tekanan geopolitik itu kan sangat nyata," kata Hastodalam konferensi pers secara daring bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023', Jumat (30/12/2022).
Baca Juga:Respons Isu Reshuffle, PAN Tetap Ikuti Arahan Jokowi
Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat beberapa waktu lalu yang meminta dua menteri NasDem, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi. Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Mentan terkait ekspor beras ke China, berbeda jauh dengan faktanya.
"Apa yang dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP, karena ketika menghadapi krisis tersebut, ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan. Untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang, karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah mempelopori hal tersebut," ujar Hasto.
Atas hal tersebut, Hasto meminta seluruh menteri bekerja keras mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan habis pada 2024. Jika ada menteri yang terkena reshuffle, Hasto menilai hal tersebut bukanlah bagian dari politik.