Hasto Kristiyanto

DPR setujui abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto Kristiyanto. Ini penjelasan resmi pemerintah soal perbedaan dua pengampunan tersebut.

Pernyataan Hasto disampaikan setelah dirinya resmi ditahan lembaga anti-rasuah tersebut.

Drama politik memanas! Megawati instruksikan 20 kepala daerah PDIP batalkan retreat di Magelang, Jokowi beri tanggapan tegas. Simak perseteruan terbaru dua tokoh besar ini!

Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (20/2/2025). Usai menjalani pemeriksaan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan ini mengenakan rompi

Tersangka kasus suap KPU, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah ada kerugian negara dalam kasusnya. Ia menegaskan bukan pejabat negara dan menyebut ada penyalahgunaan kekuasaan. Siap ditahan KPK, Hasto klaim ini jadi pupuk demokrasi.

Terakhir kali Hasto melaporkan harta kekayaan adalah pada 22 Desember 2003. Atau sudah 21 tahun silam. Dan itu adalah sekali-kalinya melaporkan harta kekayaan.

Setelah ditetapkan tersangka oleh KPK, Hasto juga sudah dicegah bepergian ke luar negeri. Termasuk politisi PDIP lainnya, Yasonna H Laoly. Kenapa, ya?

Sejumlah nama tenar politisi PDIP harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto atas dugaan suap.

Berita heboh datang dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Namanya disebut ditetapkan tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap.

Kabar heboh datang dari politisi senior PDIP, Hasto Kristiyanto. Hasto disebut dijadikan tersangka lembaga anti-rasuah tersebut atas perkara dugaan suap.

PDIP mengungkap temuan mengejutkan terkait praktik kecurangan di lima wilayah Pilgub 2024. Khusus untuk Banten, partai telah mengerahkan tim khusus pimpinan Yasonna Laoly. Berbagai bentuk intimidasi dan penyalahgunaan sumber daya negara menjadi pola yang ditemukan di seluruh wilayah. Langkah advokasi sedang disiapkan untuk mengawal proses demokrasi di Banten.

Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya optimistis Indonesia bisa mencapai kedaulatan di bidang pangan. Sekalipun itu tanpa impor dan hanya mengandalkan produksi dalam negeri.

Sekretris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mendorong partai politik (parpol) yang mencalonkan sosok 'Antitesis Jokowi' agar memiliki kesadaran politik untuk menarik diri dari koalisi pemerintahan.