Perseteruan Jokowi-Megawati Memanas, 20 Kepala Daerah PDIP Batal Hadiri Retreat di Magelang

LANGIT7.ID-Jakarta; Ketegangan politik kembali meningkat setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi penundaan kehadiran kepala daerah dari partainya dalam acara retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Magelang. Instruksi ini tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang langsung ditandatangani oleh Megawati.

"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP, satu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis surat yang ditandatangani Megawati. Instruksi tersebut bahkan meminta mereka yang sudah dalam perjalanan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Keputusan ini diambil menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus buron Harun Masiku.

Merespons instruksi tersebut, mantan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan mantan kader PDIP memberikan tanggapan tegas. "Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain. Ya biasa," ujar Jokowi.

Dampak Instruksi Megawati Terhadap Pemerintahan Daerah

Sebanyak 20 kepala daerah dari PDIP telah mengonfirmasi penundaan kehadiran mereka dalam acara retreat tersebut. Di antaranya adalah nama-nama besar seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Selain instruksi penundaan, Megawati juga memerintahkan para kepala daerah untuk "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," seperti tertulis dalam poin kedua instruksi tersebut.

Ketegangan Politik dan Respons Elite PDIP

Menanggapi pernyataan mantan Presiden Jokowi, elite PDIP yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, memberikan respons diplomatis. "Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar," kata Said saat diwawancarai di kediaman Megawati, Jl. Teuku Umar No. 27A, Menteng, Jakarta Pusat.

Instruksi Megawati dan respons dari berbagai pihak ini menambah daftar panjang dinamika politik yang kian memanas. Sikap Megawati yang tegas dalam menginstruksikan penundaan kehadiran kepala daerah berlawanan dengan harapan mantan Presiden Jokowi yang menginginkan kehadiran mereka dalam acara pemerintah tersebut. Situasi ini juga menggambarkan kompleksitas hubungan antara partai politik dan pemerintahan, terutama ketika menyangkut loyalitas kepala daerah yang berasal dari partai politik tertentu namun juga memiliki tanggung jawab kepada pemerintah pusat.

Said Abdullah sendiri memilih untuk tidak merespons lebih jauh pernyataan Jokowi. "Mudah-mudahan saya dikasih tugas Ibu, ini ada acara, ya oke ya," katanya singkat, menunjukkan sikap yang lebih mengutamakan loyalitas kepada partai daripada menanggapi pernyataan presiden.