Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menegaskan bahwa pelayanan publik dan operasional lembaga tetap berjalan normal setelah kabar OTT KPK.
Putusan banding kasus laptop Chromebook mengubah peta pertanggungjawaban! Hukuman Nadiem Makarim turun menjadi 9 tahun dan uang pengganti dipangkas menjadi Rp548 miliar, sementara Google dan pihak penyedia laptop ikut dibebani pembayaran secara proporsional.
Nusron Wahid mundur dari kepengurusan DPP Golkar di tengah sorotan kasus dugaan suap HGB! Pengunduran diri yang disebut sudah disampaikan lebih dari enam bulan lalu kini kembali jadi perhatian setelah OTT KPK.
Nusron Wahid dikabarkan mundur dari jabatan Menteri ATR/BPN, tetapi kementerian langsung membantah! Nusron akhirnya muncul dan menegaskan pelayanan publik tetap berjalan meski KPK tengah mengusut dugaan korupsi di ATR/BPN.
Setelah lama bungkam, Nusron Wahid akhirnya buka suara soal kasus dugaan korupsi di ATR/BPN! Nusron menegaskan menghormati proses KPK, siap kooperatif, dan menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut kepada penegak hukum.
Nusron Wahid absen di tengah kasus OTT KPK yang menyeret anak buahnya terkait dugaan suap pengurusan HGB! Kantor ATR/BPN juga digeledah KPK, dokumen dan barang bukti elektronik ikut diamankan.
Kasus PMB jalur mandiri Unsoed memicu sorotan tajam! Sistem penerimaan mahasiswa baru PTN dinilai rawan manipulasi, pungutan, dan penyelewengan. Perlukah jalur mandiri dihentikan?
Mengapa korupsi terus terjadi meski ancaman hukuman begitu berat? Analisis psikologi, hukum, dan perspektif Islam mengungkap akar persoalan korupsi, dari moral disengagement hingga budaya kekuasaan yang melemahkan hati nurani.
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (28/7/2026) malam. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 21 orang di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo serta menyita uang tunai sebesar Rp2 miliar.
KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang tersangkut kasus dugaan korupsi proyek pemerintah daerah serta praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Raffi Ahmad memberi bantahan dirinya terlibat kasus suap terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Sebelumnya, nama Raffi disebut dalam fakta persidangan kasus tersebut.