LANGIT7.ID - Jakarta; -
Raffi Ahmad akhirnya memberikan
penjelasan terbuka terkait polemik kerja sama jasa
influencer dengan dua
kementerian yang nilainya mencapai Rp14,7 miliar.
Melalui video
klarifikasi yang diunggah di akun Instagram pribadinya @raffinagita1717, Senin (16/11/2026),
Raffi menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul. Ia mengaku memahami berbagai kritik dan pertanyaan masyarakat terkait keterlibatannya dalam kerja sama tersebut.
Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu menegaskan tidak ingin menjadikan klarifikasi tersebut sebagai ajang pembelaan diri. Sebaliknya, ia menerima polemik yang berkembang sebagai bahan evaluasi untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas profesionalnya.
Baca juga: Raffi Ahmad hingga Najwa Shihab Disebut Jadi Target Penyadapan Listyo Sigit Cs"Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf," ujar
Raffi.
Di tengah polemik tersebut, Raffi juga mengumumkan komitmen penyaluran bantuan senilai Rp15 miliar untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor.
Dana tersebut disiapkan bersama rekan-rekannya dalam grup The Dudas Minus One, yakni Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten.
Raffi menjelaskan, bantuan itu nantinya akan digunakan untuk berbagai kebutuhan pemulihan masyarakat terdampak.
"Dana ini nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, dan juga bantuan lainnya. Ini adalah bentuk dan pelaksanaannya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait," jelasnya.
Untuk tahap awal, penyaluran bantuan diprioritaskan bagi masyarakat di Pidie Jaya dan Gayo Lues, Aceh. Namun, Raffi membuka peluang agar bantuan tersebut juga menjangkau wilayah lain yang membutuhkan.
Ungkap Asal Dana Bantuan Rp15 MiliarRaffi turut memberikan penjelasan mengenai sumber dana yang akan digunakan untuk membantu para korban bencana.
Ia memastikan dana tersebut bukan berasal dari pemotongan honor kru maupun pekerja yang terlibat dalam produksi konten dan kegiatan kerja sama dengan kementerian.
"Dana bantuan ini berasal dari dana pribadi saya dan semua honor yang diterima oleh sahabat saya Ariel, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan," ungkapnya.
Ia menegaskan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, termasuk kru, pekerja, pelaku UMKM lokal, dan kelompok masyarakat, tetap mendapatkan hak sesuai pekerjaan masing-masing.
Raffi juga menyatakan terbuka apabila kerja sama yang menjadi sorotan publik tersebut perlu diperiksa oleh lembaga berwenang.
Dalam klarifikasinya, Raffi juga menguraikan latar belakang kerja sama yang dipersoalkan masyarakat.
Baca juga: ICW Soroti Anggaran Influencer untuk Perusahaan Raffi Ahmad Senilai Total Rp14,69 MIa menyebut terdapat dua kegiatan yang menjadi perhatian, yakni kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden, serta kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan ketika dirinya sudah menduduki jabatan tersebut.
Raffi mengaku pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 mengenai aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni, termasuk endorsement dan bentuk kerja sama lainnya.
Menurut penuturannya, saat konsultasi tersebut KPK menyampaikan bahwa aktivitas profesional semacam itu tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, Raffi menyadari bahwa posisinya sebagai pejabat yang mendapat penugasan khusus dari Presiden membuat dirinya harus lebih memperhatikan aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan masyarakat.
Ia mengaku polemik yang terjadi menjadi pengingat agar lebih cermat dalam mempertimbangkan setiap keputusan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan profesional dan jabatan publik yang diembannya.
Raffi juga mengapresiasi masyarakat yang telah menyampaikan kritik dan masukan. Baginya, kepercayaan publik tidak cukup dipulihkan hanya dengan menyampaikan permintaan maaf, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata.
"Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf, karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi," tuturnya.
(est)