Dokter Tirta Sentil Raffi Ahmad soal APBN dan RANS: Pilih Bisnis atau Negara!

LANGIT7.ID-Jakarta; - Polemik penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai jasa influencer dan kegiatan promosi pemerintah turut mendapat perhatian dokter Tirta Mandira Hudhi.

Dokter Tirta menyampaikan pandangannya setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan mengenai kontrak kerja sama sejumlah kementerian dengan perusahaan yang berkaitan dengan Raffi Ahmad, yakni RANS.

Tanggapan tersebut disampaikan dokter Tirta melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.

Baca juga: ICW Soroti Anggaran Influencer untuk Perusahaan Raffi Ahmad Senilai Total Rp14,69 M

Dalam penjelasannya, dokter Tirta menilai bahwa keterlibatan influencer dalam kegiatan promosi pemerintah sebenarnya bukan persoalan yang perlu dipermasalahkan.

"Boleh nggak negara menggunakan influencer untuk kegiatan promosi? Boleh! Jawabannya adalah boleh," kata dr Tirta di akun Instagram @dr.tirta, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, influencer dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkenalkan potensi pariwisata dan keunggulan berbagai daerah kepada masyarakat yang lebih luas.

Strategi promosi melalui media sosial juga dinilai berpeluang memberikan dampak positif bagi perekonomian, termasuk membantu meningkatkan pendapatan negara.

"Kegiatan promosi pariwisata itu adalah salah satu kegiatan pilar income pertama negara," tambahnya.

Meski begitu, dokter Tirta mengingatkan bahwa penggunaan anggaran negara untuk kegiatan tersebut harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Aku nggak permasalahin mau negara nge-hire influencer A sampai Z, mau ngebiayain travel vlogger buat ke Labuan Bajo, mau ke Natuna, mau ke Manado, mau ke Makassar, mau kemana pun, itu boleh. Asal dilakukan dengan dealing-dealing yang jelas, tanpa ada transaksi conflict of interest di bawah tangan," sambungnya.

Baca juga: Seruan Cancel Culture Raffi Ahmad Mencuat, Acara Diboikot Hingga Bisnis Saham pun Anjlok

Ia memahami jika masyarakat kemudian mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menggunakan uang negara untuk membayar jasa promosi influencer.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk bersikap kritis dan meminta penjelasan mengenai penggunaan anggaran tersebut kepada kementerian terkait.

Hal itu dinilai penting agar tidak berkembang berbagai kecurigaan maupun spekulasi di tengah masyarakat. Terlebih, dana yang digunakan berasal dari APBN sehingga pengelolaannya harus terbuka kepada publik.

"Apakah warga yang komplain itu salah? Nggak, boleh juga. Karena kegiatan warga yang meminta penjelasan dari negara itu dijamin undang-undang," ujar dr Tirta.

Selain persoalan transparansi anggaran, dokter Tirta juga menyoroti keterlibatan perusahaan milik Raffi Ahmad dalam polemik tersebut.

Menurutnya, persoalan ini menjadi lebih sensitif karena Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Status tersebut membuat hubungan antara aktivitas bisnis dan jabatan publik Raffi perlu mendapat perhatian lebih.

Baca juga: Doa Zaskia Sungkar untuk Raffi Ahmad: Semoga Kembali ke Jalan yang Diridhoi Allah

Dokter Tirta turut menyinggung bahwa kerja sama yang menjadi sorotan diduga berlangsung sebelum Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

"Permasalahannya adalah Mas Raffi Ahmad adalah seorang pejabat. That's it. Walau dealing ini menurut beberapa versi dilakukan jauh sebelum Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Presiden, tapi beliau adalah pejabat," jelasnya.

Kendati demikian, ia menilai klarifikasi tetap diperlukan untuk menghindari munculnya persepsi konflik kepentingan.

Baginya, seseorang yang menduduki posisi sebagai pejabat publik perlu memberikan kejelasan mengenai aktivitas bisnis yang masih berkaitan dengannya.

Dokter Tirta bahkan menilai Raffi Ahmad perlu mempertimbangkan pilihan antara melanjutkan aktivitas bisnis melalui RANS atau mengabdikan diri sepenuhnya dalam pemerintahan.

"Saya sarankan Mas Raffi memilih, mau fokus di RANS-nya atau fokus bekerja buat negara," kata dr Tirta.

Ia berpandangan, apabila Raffi ingin kembali fokus menjalankan profesinya sebagai influencer sekaligus mengembangkan bisnisnya, mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden dapat menjadi salah satu opsi.

Dengan demikian, Raffi bisa lebih leluasa menjalankan kegiatan profesional dan bisnis tanpa terus dibayangi pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan.

"Kalau kamu mundur dari jabatan Utusan Presiden, kayaknya kamu akan hidup lebih tenang. Karena kalau pemerintah ngasih job ke kamu, yaitu as a influencer, bukan sebagai pejabat," urai dr Tirta.

Baca juga: dr Tirta Salting saat Bertemu Nikita Willy, Raditya Dika: Dia Kena Starstruck

Sebaliknya, jika tetap memilih menjalankan tugas di pemerintahan, keterbukaan mengenai hubungan antara jabatan publik dan kepentingan bisnis menjadi hal yang harus diperhatikan.

"Kalau kamu memang masih makan dari kegiatan promosi yang melibatkan APBN, kita nggak tahu ya, aku nggak tahu beneran, kamu yang harus klarifikasi. Sebaiknya kalau kamu mau hidup tenang, ya kamu mundur dari pejabat tersebut," tutupnya.