Berapa Harta Kekayaan Hasto Kristiyanto yang Kini Tersangka KPK?

LANGIT7.ID-Berapa sih harta kekayaan Hasto Kristiyanto yang kini menjadi tersangka KPK atas dugaan kasus suap Harun Masiku?

Terkiat harta kekayaan Sekjen PDIP tersebut, ternyata belum bisa diperoleh informasi terbaru terkait total hartanya saat ini.

Terakhir kali Hasto melaporkan harta kekayaan adalah pada 22 Desember 2003. Atau sudah 21 tahun silam. Dan itu adalah sekali-kalinya ia melaporkan harta kekayaan.

Melansir laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), saat itu hartanya mencapai Rp 1,193 miliar.

Pada tahun 2003, Hasto memang sedang menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDIP periode 2004-2009.

Hasto bertugas di Komisi VI yang mencakup bidang perdagangan, perindustrian, investasi, serta koperasi. Setelah itu, ia hanya aktif di internal partai.

Hasto Ditetapkan Tersangka KPK

Nama Sekjen PDIP ini masih menjadi pembicaraan publik setelah ditetapkan tersangka oleh KPK.

Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam kasus ini.

Kasus Hasto disebut ada keterkaitan dengan sosok buron Harun Masiku, yang juga merupakan politisi PDIP.Baca juga: 5 Fakta Terbaru Kasus Dugaan Suap Hasto Kristiyanto, Singgung Jokowi dan Dicegah ke Luar Negeri

Hasto disebut sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antarwaktu atau PAW anggota DPR.

KPK sebelumnya memperbarui poster pencarian Harun. Empat foto terbaru dia dipublikasikan ke publik.

KPK menyita mobil Harun yang terparkir selama dua tahun di sebuah apartemen di Jakarta. Kendaraan itu ditemukan pada Juni 2024.

KPK juga memeriksa mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dalam perkara ini. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku dicecar soal pengurusan permintaan fakta ke Mahkamah Agung (MA).(*)