KKP Dukung Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi
Garry Talentedo Kesawa
Selasa, 31 Agustus 2021 - 20:55 WIB
(Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong, mendorong penetapan calon kawasan konservasi perairan Maksegara di pesisir utara Papua Barat. Hal ini seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) dalam hal ini Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari, menerangkan bahwa langkah ini guna mendukung Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi dalam menjaga keberlanjutan kekayaan dan potensi kelautan dan perikanan.
"KKP mendukung upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah mendeklarasikan diri sebagai provinsi konservasi karena kawasan konservasi perairan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tercapainya sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan," kata Tari seperti dikutip Selasa (31/8).
Tari mengatakan bahwa kawasan konservasi merupakan kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Menteri Sakti Wahyu Trenggono bahwa dalam pengelolaan kawasan harus menggunakan prinsip blue economy (economy biru) yang sasarannya menjaga keseimbangan antara kelestarian ekosistem dan pertumbuhan ekonomi.
Baca juga:Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional, KKP Luncurkan Program Padat Karya Tanam Mangrove
Dalam mengelola kawasan konservasi, lanjut Tari, tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja. Dibutuhkan juga peran serta seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya harus menjadi prioritas.
"Seperti halnya dalam percepatan penetapan dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi memerlukan sinergi khususnya dalam penyusunan dokumen rencana zonasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyadartahuan masyarakat," ujarnya.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) dalam hal ini Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari, menerangkan bahwa langkah ini guna mendukung Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi dalam menjaga keberlanjutan kekayaan dan potensi kelautan dan perikanan.
"KKP mendukung upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah mendeklarasikan diri sebagai provinsi konservasi karena kawasan konservasi perairan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tercapainya sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan," kata Tari seperti dikutip Selasa (31/8).
Tari mengatakan bahwa kawasan konservasi merupakan kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Menteri Sakti Wahyu Trenggono bahwa dalam pengelolaan kawasan harus menggunakan prinsip blue economy (economy biru) yang sasarannya menjaga keseimbangan antara kelestarian ekosistem dan pertumbuhan ekonomi.
Baca juga:Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional, KKP Luncurkan Program Padat Karya Tanam Mangrove
Dalam mengelola kawasan konservasi, lanjut Tari, tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja. Dibutuhkan juga peran serta seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya harus menjadi prioritas.
"Seperti halnya dalam percepatan penetapan dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi memerlukan sinergi khususnya dalam penyusunan dokumen rencana zonasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyadartahuan masyarakat," ujarnya.