Unair Memanggil Sampaikan 4 Manifesto untuk Pemerintahan Jokowi
Tim langit 7
Selasa, 06 Februari 2024 - 04:00 WIB
Guru besar dan alumni Universitas Airlangga (Unair) menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
Sejumlah guru besar dan alumni Universitas Airlangga (Unair) menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi, seperti politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan.
Bertajuk "Unair Memanggil", para civitas akademika mendesak Presiden dan aparat negara untuk menghormati kemerdekaan dengan menjunjung tinggi demokrasi, kebebasan bicara dan berekspresi.
Mereka menyampaikan manifesto atau pernyataan Civitas Unair itu dibacakan Guru Besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof Hotman Siahaan di depan Gedung Sekolah Pascasarjana Unair B, Dharmawangsa, Surabaya, Jawa Timur, Senin (5/2) siang.
Menurut Hotman, publik kini sedang menyaksikan berbagai pemelencengan-pemelencengan terhadap prinsip-prinsip republik. Hal itu tengah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir demi kepentingan personal kekuasaan.
"Mulai dari upaya untuk memanfaatkan MK untuk mengubah aturan syarat mendaftar capres maupun cawapres sebagai celah hukum yang memberi jalan kepada Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres," ucapnya.
Baca juga:UIN Jakarta Keluarkan 6 Pernyataan Sikap Jelang Pemilu 2024
Hotman menuturkan, ada juga indikasi penggunaan fasilitas negara maupun aparat negara demi kepentingan politik partisan elektoral, sampai ketidaktegasan kepemimpinan pemerintah untuk menunjukkan netralitas dalam ucapan dan tindakan dalam Pilpres 2024.
Bertajuk "Unair Memanggil", para civitas akademika mendesak Presiden dan aparat negara untuk menghormati kemerdekaan dengan menjunjung tinggi demokrasi, kebebasan bicara dan berekspresi.
Mereka menyampaikan manifesto atau pernyataan Civitas Unair itu dibacakan Guru Besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof Hotman Siahaan di depan Gedung Sekolah Pascasarjana Unair B, Dharmawangsa, Surabaya, Jawa Timur, Senin (5/2) siang.
Menurut Hotman, publik kini sedang menyaksikan berbagai pemelencengan-pemelencengan terhadap prinsip-prinsip republik. Hal itu tengah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir demi kepentingan personal kekuasaan.
"Mulai dari upaya untuk memanfaatkan MK untuk mengubah aturan syarat mendaftar capres maupun cawapres sebagai celah hukum yang memberi jalan kepada Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres," ucapnya.
Baca juga:UIN Jakarta Keluarkan 6 Pernyataan Sikap Jelang Pemilu 2024
Hotman menuturkan, ada juga indikasi penggunaan fasilitas negara maupun aparat negara demi kepentingan politik partisan elektoral, sampai ketidaktegasan kepemimpinan pemerintah untuk menunjukkan netralitas dalam ucapan dan tindakan dalam Pilpres 2024.