Kenaikan UKT Bisa Hambat Akses Pendidikan Generasi Muda
Tim langit 7
Rabu, 15 Mei 2024 - 11:00 WIB
ilustrasi
Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat luas dinilai menghambat upaya negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya generasi muda kelompok ekonomi menengah ke bawah.
"Kenaikan UKT yang tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas tentu tidak baik pada pemenuhan tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dampaknya akan buruk bagi masyarakat yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Mereka tidak bisa lagi menjangkau akses untuk mendapatkan pendidikan di PTN," kata Sekretaris Lembaga Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPT PBNU), M. Faishal Aminuddin
Meskipun pemerintah menyediakan beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa kurang mampu, ia mempertanyakan efektivitasnya. Faishal menilai, jumlahnya terlampau kecil dibandingkan dengan total mahasiswa yang diterima di PTN.
Baca juga:Sempat Gangguan Jiwa karena Kecanduan Game, Anas Hafal Al-Qur'an 30 Juz
"Memang pemerintah menyediakan beasiswa untuk orang miskin seperti KIP Kuliah, namun berapa banyak? Berapa persen jumlahnya dari seluruh mahasiswa yang diterima di PTN? Kecil sekali. Sedangkan calon mahasiswa atau mahasiswa dari kelas menengah kita yang rentan, kondisinya juga tidak menentu," papar dosen di Fakultas Ilmu Politik Universitas Brawijaya (Unibraw) itu.
Faishal juga menyoroti kapasitas orang tua untuk memastikan keamanan finansial bagi anaknya dalam menempuh pendidikan sampai lulus sebagai hal yang perlu diperhitungkan.
"Sekarang bisa membayar UKT, tapi semester depan belum tentu mampu karena kondisi keuangan orang tuanya yang tidak stabil. Artinya, para orang tua agar bisa menyekolahkan anaknya ke PTN dengan biaya sendiri, tidak diikuti oleh kemampuan untuk memastikan keamanan finansial bagi anaknya agar bisa menempuh pendidikan sampai lulus," jabar dia.
"Kenaikan UKT yang tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas tentu tidak baik pada pemenuhan tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dampaknya akan buruk bagi masyarakat yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Mereka tidak bisa lagi menjangkau akses untuk mendapatkan pendidikan di PTN," kata Sekretaris Lembaga Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPT PBNU), M. Faishal Aminuddin
Meskipun pemerintah menyediakan beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa kurang mampu, ia mempertanyakan efektivitasnya. Faishal menilai, jumlahnya terlampau kecil dibandingkan dengan total mahasiswa yang diterima di PTN.
Baca juga:Sempat Gangguan Jiwa karena Kecanduan Game, Anas Hafal Al-Qur'an 30 Juz
"Memang pemerintah menyediakan beasiswa untuk orang miskin seperti KIP Kuliah, namun berapa banyak? Berapa persen jumlahnya dari seluruh mahasiswa yang diterima di PTN? Kecil sekali. Sedangkan calon mahasiswa atau mahasiswa dari kelas menengah kita yang rentan, kondisinya juga tidak menentu," papar dosen di Fakultas Ilmu Politik Universitas Brawijaya (Unibraw) itu.
Faishal juga menyoroti kapasitas orang tua untuk memastikan keamanan finansial bagi anaknya dalam menempuh pendidikan sampai lulus sebagai hal yang perlu diperhitungkan.
"Sekarang bisa membayar UKT, tapi semester depan belum tentu mampu karena kondisi keuangan orang tuanya yang tidak stabil. Artinya, para orang tua agar bisa menyekolahkan anaknya ke PTN dengan biaya sendiri, tidak diikuti oleh kemampuan untuk memastikan keamanan finansial bagi anaknya agar bisa menempuh pendidikan sampai lulus," jabar dia.