Otorita IKN Ajukan Tambahan Rp29,8 Triliun, Pengamat: Jangan Sampai Ganggu Perekonomian Rakyat
Tim langit 7
Rabu, 12 Juni 2024 - 16:00 WIB
ilustrasi
Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni mengusulkan anggaran tambahan untuk OIKN sebesar Rp 29,8 triliun.
Dia menyatakan penambahan tersebut bagian dari konsekuensi dasar dari tahap pengelolaan barang milik negara oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan penyelesaian proyek pembangunan IKN.
"Kami mengajukan usulan tambahan anggaran untuk anggaran tahun 2025. Kami mencatat kebutuhan anggaran yang belum teralokasikan dalam pagu indikatif 2025 dengan total sebesar 29,8 triliun," kata Raja saat Rapat Komisi II DPR RI bersama Mendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN, Senin (10/6/2024) lalu.
Baca juga:Universitas Pertama Dibangun di IKN, Ada Program Doktoral Internasional
Pengamat Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Jaenal Effendi menilai, beban negara yang dikeluarkan untuk pembangunan IKN tersebut harus selaras dengan kekuatan ekonomi rakyatnya. Terlebih lagi dampak pasca-Covid 19 masih terasa bagi sebagian besar masyarakat.
"Ekonomi kesejahteraan masyarakat kita sudah pulih 100 persen dari dampak Covid 19 kemarin? Sederhana, cukup kita lihat fenomena ekonomi di masyarakat sudah pulih enggak? Menurut pengamatan saya belum sepenuhnya pulih," katanya dikutip dari NU Online, Rabu (12/6/2026).
Jaenal menyatakan agar pemerintah melalui OIKN dapat mengkalkulasi secara cepat anggaran yang baru saja diajukan sehingga perhitungannya tidak mengganggu pertumbuhan untuk kekuatan ekonomi masyarakat.
Dia menyatakan penambahan tersebut bagian dari konsekuensi dasar dari tahap pengelolaan barang milik negara oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan penyelesaian proyek pembangunan IKN.
"Kami mengajukan usulan tambahan anggaran untuk anggaran tahun 2025. Kami mencatat kebutuhan anggaran yang belum teralokasikan dalam pagu indikatif 2025 dengan total sebesar 29,8 triliun," kata Raja saat Rapat Komisi II DPR RI bersama Mendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN, Senin (10/6/2024) lalu.
Baca juga:Universitas Pertama Dibangun di IKN, Ada Program Doktoral Internasional
Pengamat Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Jaenal Effendi menilai, beban negara yang dikeluarkan untuk pembangunan IKN tersebut harus selaras dengan kekuatan ekonomi rakyatnya. Terlebih lagi dampak pasca-Covid 19 masih terasa bagi sebagian besar masyarakat.
"Ekonomi kesejahteraan masyarakat kita sudah pulih 100 persen dari dampak Covid 19 kemarin? Sederhana, cukup kita lihat fenomena ekonomi di masyarakat sudah pulih enggak? Menurut pengamatan saya belum sepenuhnya pulih," katanya dikutip dari NU Online, Rabu (12/6/2026).
Jaenal menyatakan agar pemerintah melalui OIKN dapat mengkalkulasi secara cepat anggaran yang baru saja diajukan sehingga perhitungannya tidak mengganggu pertumbuhan untuk kekuatan ekonomi masyarakat.