Prof Mu'ti Paparkan Peran Muhammadiyah Pimpin Perubahan dan Pendidikan Inklusif di Forum Internasional
Tim langit 7
Sabtu, 24 Agustus 2024 - 10:07 WIB
Prof Mu'ti Paparkan Peran Muhammadiyah Pimpin Perubahan dan Pendidikan Inklusif di Forum Internasional
LANGIT7.ID-Brazil; Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof.Dr.Abdul Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam modern yang didirikan pada 1912 di Yogyakarta, telah menjadi pionir dalam membangun keharmonisan beragama dan ketahanan bencana di Indonesia.
Menurut Prof Mu'ti, saat ini Muhammadiyah memiliki jaringan sangat luas yang mencakup 167 perguruan tinggi, 5.346 sekolah dasar dan menengah, 444 pondok pesantren, lebih dari 20.000 taman kanak-kanak, 126 rumah sakit, 630 panti asuhan, dan berbagai layanan sosial lainnya. Dengan jaringan yang luas ini, kata Guru Besar UIN Jakarta ini, Muhammadiyah telah membuktikan diri sebagai kekuatan positif yang signifikan dalam masyarakat Indonesia.
Pendidikan inklusif, menurutnya, menjadi salah satu fokus utama Muhammadiyah. Organisasi ini, katanya, menerapkan sistem pendidikan yang terbuka bagi siswa dari berbagai latar belakang agama, ras, etnis, dan budaya.
Abdul Mu'ti, Sekretaris Jenderal Muhammadiyah, menegaskan "Pendidikan Muhammadiyah bersifat inklusif di mana siswanya memiliki agama, ras, etnis, dan budaya yang berbeda.
"Siswa di pendidikan Muhammadiyah memiliki pelajaran agama sesuai dengan agama mereka yang diajarkan oleh guru pendidikan agama yang memiliki agama yang sama dengan siswa,” ujar dia saat tampil dalam acara "The 2024 G20 ainterfaith Forum And PaRD Annual Forum on Religion And Sustainable Development" yang digelar di Hotel Tulip Brazilia mulai 19-22 Agustus, dengan tema besar dari forum ini adalah " Leave No One Behind The Well Being of The Planet and Its People".
Pendekatan ini menurutnya, didasarkan pada empat landasan: teologis, teoretis, budaya, dan politik. Secara teologis, Muhammadiyah, imbuhnya, meyakini bahwa agama adalah fitrah dan martabat manusia, dan tidak ada paksaan dalam beragama. Landasan teoretis mengacu pada pluralisme positif, yang melihat keberagaman agama dan budaya sebagai kehendak Tuhan. Landasan budaya, tegas dia, menghargai tradisi toleransi dan keterbukaan yang sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Sementara itu, landasan politik mengacu pada prinsip Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar negara Indonesia.
Menurut Prof Mu'ti, saat ini Muhammadiyah memiliki jaringan sangat luas yang mencakup 167 perguruan tinggi, 5.346 sekolah dasar dan menengah, 444 pondok pesantren, lebih dari 20.000 taman kanak-kanak, 126 rumah sakit, 630 panti asuhan, dan berbagai layanan sosial lainnya. Dengan jaringan yang luas ini, kata Guru Besar UIN Jakarta ini, Muhammadiyah telah membuktikan diri sebagai kekuatan positif yang signifikan dalam masyarakat Indonesia.
Pendidikan inklusif, menurutnya, menjadi salah satu fokus utama Muhammadiyah. Organisasi ini, katanya, menerapkan sistem pendidikan yang terbuka bagi siswa dari berbagai latar belakang agama, ras, etnis, dan budaya.
Abdul Mu'ti, Sekretaris Jenderal Muhammadiyah, menegaskan "Pendidikan Muhammadiyah bersifat inklusif di mana siswanya memiliki agama, ras, etnis, dan budaya yang berbeda.
"Siswa di pendidikan Muhammadiyah memiliki pelajaran agama sesuai dengan agama mereka yang diajarkan oleh guru pendidikan agama yang memiliki agama yang sama dengan siswa,” ujar dia saat tampil dalam acara "The 2024 G20 ainterfaith Forum And PaRD Annual Forum on Religion And Sustainable Development" yang digelar di Hotel Tulip Brazilia mulai 19-22 Agustus, dengan tema besar dari forum ini adalah " Leave No One Behind The Well Being of The Planet and Its People".
Pendekatan ini menurutnya, didasarkan pada empat landasan: teologis, teoretis, budaya, dan politik. Secara teologis, Muhammadiyah, imbuhnya, meyakini bahwa agama adalah fitrah dan martabat manusia, dan tidak ada paksaan dalam beragama. Landasan teoretis mengacu pada pluralisme positif, yang melihat keberagaman agama dan budaya sebagai kehendak Tuhan. Landasan budaya, tegas dia, menghargai tradisi toleransi dan keterbukaan yang sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Sementara itu, landasan politik mengacu pada prinsip Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar negara Indonesia.